TEMPO.CO, Bandar Lampung - Sekitar 100-an orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu menyegel kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung, Kamis 13 Desember 2012.
Massa marah karena para anggota komisioner mengingkari kesepakatan yang ditandatangani antara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Lampung dan KPUD Lampung. "Kami menyesalkan cara-cara KPUD Lampung yang mengingkari kesepakatan itu,"kata Koordinator Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu Herry CH Burmeli seusai menyegel pintu kantor, Kamis 13 Desember 2012.
Herry mengatakan pada Rapat Koordinasi antara pemerintah dan KPUD Lampung yang digelar di Hotel Sheraton, 3 Desember 2012 lalu, mereka telah sepakat islah dan tidak akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Lampung pada 2 Oktober 2013 nanti. Namun, tiba-tiba KPUD Lampung tetap dengan rencana awal memajukan penyelenggaraan Pemilihan gubernur yaitu 2 Oktober 2013. "Jika dipaksakan akan terjadi delegitimasi hasil pemilu dan pemerintahan di massa yang akan datang,"katanya.
Anggota KPUD Lampung Firman Seponada mengatakan pihaknya hanya menjalankan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013, kata dia, merupakan keputusan lembaga yang telah melalui pembahasan mendalam. "Termasuk masalah penetapan jadual dan konsekuensi jika pemilihan gubernur dimajukan dari jadwal semestinya yang bertabrakan dengan pemilihan legislatif dan presiden 2014," katanya.
Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam meminta semua pihak menghormati setiap keputusan rapat. Dia menegaskan, saat rapat koordinasi bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, tidak ada pemaksaan terhadap KPUD Lampung untuk menandatangani kesepakatan itu. " Jangan seenaknya membatalkan kesepakatan rapat yang dirintis susah payah demi kebaikan bersama," katanya.
Mantan Kepala Polda Jawa Barat itu menegaskan massa kepemimpinan dirinya akan berakhir pada 2 Juni 2014 nanti. Dikhawatirkan, Pilgub yang digelar 2013 akan menimbulkan masalah dualisme kepemimpinan di Lampung. "Dampaknya akan sangat rumit. Siapa pun yang terpilih akan digugat karena proses penyelenggaraannya tidak benar. Kasihan rakyat Lampung yang dilanda konflik politik selama bertahun-tahun," katanya.
NUROHMAN ARRAZIE
