Suap E-KTP, LPSK Buka Perlindungan bagi Saksi yang Terintimidasi

Reporter

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman saat menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menilai ada potensi intimidasi dan ancaman yang cukup tinggi terhadap mereka yang mengetahui suap megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) senilai Rp 5,9 triliun. Dugaan itu muncul karena Semendawai melihat banyaknya saksi yang akan dilibatkan dalam persidangan.

Untuk itu, Semendawai mempersilakan saksi atau pihak-pihak lain untuk mengajukan permohonan perlindungan. Permohonan itu berlaku untuk mereka yang mengetahui kasus tapi takut mengungkapkannya kepada penegak hukum akibat intimidasi atau ancaman. “LPSK membuka diri seandainya ada pihak yang membutuhkan perlindungan,” kata Semendawai dalam keterangan resminya, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca:
Jaksa Pastikan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi KTP
Kasus E-KTP, Begini Pengaturan Pemenang Tender dan Mark Up Proyek

Penyuapan atau korupsi merupakan salah satu dari tujuh kasus prioritas yang ditangani LPSK. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas untuk membantu pengungkapan dan pemberantasan kasus-kasus korupsi di Indonesia. “Caranya dengan memastikan terpenuhinya hak-hak saksi, pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) bahkan ahli,” kata Semendawai.

Selain melibatkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan ketua panitia lelang, Sugiharto, duit suap e-KTP mengalir hingga ke pejabat Kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perkara ini disidangkan sejak hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

Baca juga:
Duit E-KTP Masuk ke Hampir Semua Anggota Komisi

Menurut Semendawai, bukan tidak mungkin kasus itu berkembang dan memunculkan pelaku lain. Kedua terdakwa sebelumnya juga sudah mengajukan diri menjadi juctice collaborator dengan membantu penegak hukum melalui pemberian keterangan yang seluas-luasnya. “Kami apresiasi terdakwa yang bersedia membantu penegak hukum dengan memberikan keterangan untuk membongkar keterlibatan pihak lain.”

LARISSA HUDA

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Pilu Putri Candrawathi, Terus Menangis saat Rumah Pribadi Ferdy Sambo Digeledah dan Asesmen

48 hari lalu

Pilu Putri Candrawathi, Terus Menangis saat Rumah Pribadi Ferdy Sambo Digeledah dan Asesmen

Putri Candrawathi, mengalami trauma psikis berat dan depresi berdasarkan hasil asesmen psikologis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.


LPSK Mendesak Pemerintah Lebih Ketat Mengawasi Bansos Penyandang Disabilitas

22 Januari 2021

LPSK Mendesak Pemerintah Lebih Ketat Mengawasi Bansos Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo menyarankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus bagi difabel korban tindak pidana.


Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Kasus Prostitusi di Padang

8 Februari 2020

Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Kasus Prostitusi di Padang

Ombudsman Perwakilan Sumbar telah meminta penjelasan ihwal proses yang dilakukan kepolisian.


LPSK Usulkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

10 Desember 2019

LPSK Usulkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Sudah saatnya, kata Edwin, pemerintah melakukan aksi nyata dengan menyediakan mekanisme pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM berat.


Anggaran LPSK Dipangkas, Dana Saksi dan Korban Cuma Rp 12 Miliar

25 Agustus 2019

Anggaran LPSK Dipangkas, Dana Saksi dan Korban Cuma Rp 12 Miliar

Apabila besaran anggaran tak berubah maka layanan perlindungan saksi dan korban oleh LPSK tak akan berjalan lebih dari empat bulan.


Anggaran LPSK Dipangkas, Ketua: Bisa Tidak Gajian Kita

25 Agustus 2019

Anggaran LPSK Dipangkas, Ketua: Bisa Tidak Gajian Kita

Berdasarkan catatan BNPT, LPSK mencatat, ada 833 korban terorisme masa lalu yang berhak mendapatkan kompensasi.


Sidang MK, Saksi Tim Hukum Prabowo Tak Terbuka Soal Ancaman

19 Juni 2019

Sidang MK, Saksi Tim Hukum Prabowo Tak Terbuka Soal Ancaman

Ancaman pembunuhan itu pernah diceritakannya kepada Hashim Djojohadikusumo. Agus mengatakan ancaman ini tidak terkait dengan sidang MK.


LPSK Tawarkan Perlindungan ke Tersangka PLTU Riau-1, Eni Saragih

13 September 2018

LPSK Tawarkan Perlindungan ke Tersangka PLTU Riau-1, Eni Saragih

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menawarkan perlindungan kepada tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih.


Masa Pendaftaran Calon Pimpinan LPSK Diperpanjang Hingga 4 Juli

5 Juni 2018

Masa Pendaftaran Calon Pimpinan LPSK Diperpanjang Hingga 4 Juli

Masa pendaftaran calon pimpinan LPSK diperpanjang hingga 4 Juli 2018.


Waktu Seleksi Pimpinan LPSK 2018 Diperpanjang, Simak Jadwalnya

27 Maret 2018

Waktu Seleksi Pimpinan LPSK 2018 Diperpanjang, Simak Jadwalnya

Untuk mengetahui persyaratan dan berkas yang harus dikumpulkan untuk diseleksi panitia, calon pendaftar bisa melihatnya di laman www.lpsk.go.id.