AJI Protes Larangan Siaran Langsung Sidang E-KTP

Reporter

Suasana sidang e-ktp di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 9 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta -  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memprotes keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melarang siaran langsung sidang kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektornik (e-KTP). Ketua AJI, Suwarjono menyatakan tidak ada urgensi untuk melarang siaran langsung persidangan.

“Sebaiknya media diberi akses siaran langsung secara terbatas, seperti dalam persidangan kasus Ahok," kata Suwarjono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca: Larangan Live Sidang E-KTP, Ikatan Jurnalis TV: Kejahatan Informasi  

Menurut dia, persidangan kasus e-KTP ini menjadi perhatian besar publik karena berdampak pada kebutuhan orang banyak dan menyangkut dana negara yang sangat besar. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, kata dia, dugaan korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun ini mencapai Rp 2,3 triliun dan melibatkan sejumlah nama penting.

“Sangat beralasan jika publik ingin mengetahuinya secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan,” kata Suwarjono.

Dia melanjutkan, terdapat perbedaan sidang kasus e-KTP ini dengan kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang juga tidak disiarkan. Menurutnya, ada faktor sensitivitas masalah yang jadi pertimbangan dalam menyiarkan langsung sebuah sidang. Misalnya, dalam kasus Ahok, terdapat ancaman terhadap keberagaman dan ketertiban sosial jika disiarkan langsung.

“Sensitivitas masalah seperti itu tak kami temukan dalam kasus e-KTP ini,” kata Suwarjono.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yohanes Priyana, melarang siarang langsung sidang e-KTP. Alasannya, pengertian sidang terbuka untuk umum adalah bisa dihadiri publik secara langsung, tapi tak berarti melalui siaran langsung.

Baca: Kasus E-KTP, Setya Novanto: Demi Allah Saya Tidak Menerima Uang

Ia juga meminta masyarakat bisa membedakan antara mendapatkan informasi dan penyiaran. Jika disiarkan secara langsung, artinya masyarakat umum bisa melihat semua konten persidangan.

Suwarjono mengatakan tetap menghormati keputusan hakim sesuai kewenangan untuk memutuskan sifat persidangan apakah boleh diliput secara langsung atau tidak. “Namun bila keseluruhan persidangan dilarang untuk liputan secara langsung patut dipertanyakan,” kata dia.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho, menambahkan, siaran langsung juga bisa berdampak pada opini publik terhadap kasus itu. Menurut Iman, ada kekhawatiran opini publik mempengaruhi independensi hakim. “Hakim sudah sepatutnya tak terpengaruh oleh pandangan publik itu dan benar-benar mendasarkan penilaiannya pada bukti dan kesaksian dalam persidangan,” tutur Iman.

Baca: Sekjen Demokrat Protes Sidang Kasus E-KTP Dilarang Live

Iman menyarankan pengadilan mengeluarkan kebijakan siaran langsung hanya untuk agenda pembacaan dakwaan, pembelaan, tuntutan dan putusan. Namun, tak berlaku saat sidang yang agendanya pemeriksaan saksi. “Kebijakan membolehkan siaran live secara terbatas ini bisa menjadi alternatif,” kata dia. Tujuannya, agar pers tak merasa dibatasi dalam tugasnya, dan kepentingan pengadilan juga tetap terjaga.

ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP



AJI



Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

14 hari lalu

Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

Eks sopir dan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Sadam dijatuhi sanksi etik karena melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers.


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

27 hari lalu

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

32 hari lalu

AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

Kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi oleh anggota Polri mendapat pengawalan dari AJI Jakarta dan LBH Pers. Kasus ini proses kasasi di Mahkamah Agung.


Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

32 hari lalu

Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

AJI mendesak Mahkamah Agung memperberat hukuman 2 anggota polisi penganiaya jurnalis Tempo, Nurhadi.


Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

48 hari lalu

Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

Koalisi Pembela LPM Lintas menilai Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis lakukan maladministrasi sehingga dilaporkan ke Ombudsman. Apa tuntutan lainnya


AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

49 hari lalu

AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

Pimpinan IAIN Ambon menganggap pers mahasiswa LPM Lintas tak pantas menerima penghargaan dari AJI Indonesia, kenapa?


Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

49 hari lalu

Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Ambon, Faqih Seknun tak setuju LPM Lintas mendapat penghargaan dari AJI Indonesia


Aliansi Jurnalis Independen Memberi Penghargaan untuk Pers Mahasiswa IAIN Ambon

50 hari lalu

Aliansi Jurnalis Independen Memberi Penghargaan untuk Pers Mahasiswa IAIN Ambon

Aliansi Jurnalis Independen memberi penghargaan untuk Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas IAIN Ambon


HUT Ke-28 AJI, LPM Lintas IAIN Ambon Juarai Persma Award 2022

50 hari lalu

HUT Ke-28 AJI, LPM Lintas IAIN Ambon Juarai Persma Award 2022

Bagi AJI pers mahasiswa memiliki peran penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kebebasab pers serta kebebasab berekpresi,


Inilah Daftar 20 Media yang Terpilih Mengikuti Program Akselerasi IMA 2022

52 hari lalu

Inilah Daftar 20 Media yang Terpilih Mengikuti Program Akselerasi IMA 2022

Panitia Independent Media Accelerator (IMA) menetapkan 20 media yang berhak mengikuti pelatihan akselerasi media. Berikut daftar 20 media tersebut.