Nama Besar di Kasus E-KTP, Begini Sepak Terjang Mirwan Amir

Reporter

Mirwan Amir. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta -  Perkara proyek kartu tanda penduduk eletronik atau e-KTP melibatkan banyak pihak. Dakwaan perkara tersebut menyebutkan nama 40 orang menerima suap e-KTP. Salah satunya, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir.

Mirwan Amir diduga menerima duit senilai US$ 1,2 juta. Uang diduga berasal dari dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus. Dalam proyek e-KTP, Andi diduga bertugas sebagai penyalur dana.

Baca juga:
Nama Besar di Kasus E-KTP, Siapakah Melchias Mekeng Itu?

Mirwan Amir merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Ia bertugas di Senayan sejak 2009 hingga 2014. Ia pernah ditempatkan di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

Mirwan Amir bukan hanya kali ini menjadi sorotan. Nama pria kelahiran Medan itu pernah disebut dalam sejumlah kasus korupsi. Salah satunya oleh Mindo Rosalina Manulang, terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games.

Baca pula:
Nama Besar di Kasus E-KTP, Olly Dondokambey Terlibat?

Mindo adalah bekas pegawai mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terpidana kasus yang sama. Dalam sidang Nazaruddin, Mindo mengungkapkan makna dari istilah dalam percakapan di pesan Blackberry tentang suap proyek. Dalam percakapan tersebut terdakwa Angelina Sondakh menuliskan istilah Ketua Besar dan Bos Besar serta Bang Ucok. Menurut Mindo, Bang Ucok yang dimaksud adalah Mirwan.

Nama Mirwan juga muncul dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati. Mirwan diduga berperan menentukan alokasi dana untuk dua daerah kabupaten di Aceh.

Silakan baca: Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly

Pada 2012, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan dalam rekening Mirwan. PPATK menyebutkan ada belasan aliran dana dari seorang wanita bernama Dina Kusmawaty untuk Mirwan. Dalam laporan yang diserahkan ke KPK itu tercatat total dana yang dialirkan sebesar Rp 3 miliar dengan besaran masing-masing Rp 215 juta.

Aliran dana di rekening Mirwan tidak hanya dari Dina. Nama seorang pengusaha hotel tercatat mengirimkan dana ke rekening Mirwan. Ada pula setoran dari dua anggota stafnya di DPR serta transaksi dengan rekannya di Banggar. Pada Juni 2011, seorang pengusaha periklanan juga menyetor Rp 500 juta ke rekening Mirwan.

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, Mirwan Amir pernah membeli tiga mobil mewah sejak akhir 2009 hingga awal 2011. Pada Januari 2011, misalnya, Mirwan membeli Range Rover senilai Rp 2,1 miliar. Tiga bulan sebelumnya, dia membeli Mercedes C-Class senilai Rp 575 juta. Setahun sebelumnya, Mirwan membeli BMW X3 senilai Rp 570 juta. Mobil itu atas nama Amrinur Okta Jaya, adik Mirwan.

VINDRY FLORENTIN | BERBAGAI SUMBER

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

10 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

11 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

13 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

16 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

17 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.