Nama Besar di Kasus E-KTP, Olly Dondokambey Terlibat?  

Reporter

Wakit Ketua Banggar DPR Olly DondokambeyTempo/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, terseret perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk eletronik atau e-KTP. Ia diduga menerima sebesar US$ 1,2 juta.

Nama Olly Dondokambey muncul dalam dakwaan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Dalam Negeri Sugiharto yang dibacakan hari ini. Ia diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

Baca juga: Nama Besar di Kasus E-KTP, Siapakah Melchias Mekeng Itu?

Dalam kasus e-KTP, nama Olly disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ia menuduh Olly menerima setoran US$ 1 juta pada September 2010. Namun Olly menyangkal tudingan tersebut.

Olly memulai kariernya di Senayan pada 2004 mewakili PDI-P. Ia terpilih menjadi anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Setelah setahun menjabat, ia dipercaya sebagai wakil ketua komisi.

Baca pula: Nama Besar Kasus E-KTP, Peran Setya Novanto dalam Dakwaan Jaksa

Pada 2009, Olly kembali menjadi anggota DPR. Ia ditugaskan di Komisi XI dan terpilih sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar). Olly melanjutkan perjalannya di DPR dengan mengikuti pemilihan calon legislatif periode 2014-2019 dan kembali terpilih.

Namun ia mengundurkan diri dari DPR pada 2015. Olly memilih berkiprah sebagai kepala daerah. Ia dan Steven Kandou terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara mengalahkan pasangan Benny Mamoto dari Partai Golkar dan Maya Rumantir dari Partai Demokrat.

Silakan baca: KPK, Nama-nama Besar, dan Guncangan Politik Kasus e-KTP

Tudingan korupsi bukan sekali menimpa Olly. Ia pernah diduga terlibat kasus suap pengadaan wisma atlet di Hambalang, Bogor. Olly disebut menerima dua meja makan dan empat kursi senilai Rp 2,5 miliar dari PT Adhi Karya, kontraktor pembangunan pusat olahraga terpadu tersebut.

KPK pernah memeriksa Olly sebagai saksi dalam perkara korupsi Proyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011 senilai Rp 7,7 triliun.
Dalam persidangan, Olly bersama tiga pemimpin Badan Anggaran disebut-sebut menerima upah dari proyek tersebut.

Olly Dondokambey juga diduga terlibat kasus suap anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bidang Transmigrasi. Sejumlah saksi menyebutkan pimpinan Badan Anggaran ikut mengatur alokasi pembagian anggaran.

VINDRY FLORENTIN | BERBAGAI SUMBER

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

9 jam lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

1 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

1 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

2 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

3 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

3 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

3 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri