Nama Besar di Kasus E-KTP, Olly Dondokambey Terlibat?  

Reporter

Wakit Ketua Banggar DPR Olly DondokambeyTempo/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, terseret perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk eletronik atau e-KTP. Ia diduga menerima sebesar US$ 1,2 juta.

Nama Olly Dondokambey muncul dalam dakwaan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Dalam Negeri Sugiharto yang dibacakan hari ini. Ia diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

Baca juga: Nama Besar di Kasus E-KTP, Siapakah Melchias Mekeng Itu?

Dalam kasus e-KTP, nama Olly disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ia menuduh Olly menerima setoran US$ 1 juta pada September 2010. Namun Olly menyangkal tudingan tersebut.

Olly memulai kariernya di Senayan pada 2004 mewakili PDI-P. Ia terpilih menjadi anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Setelah setahun menjabat, ia dipercaya sebagai wakil ketua komisi.

Baca pula: Nama Besar Kasus E-KTP, Peran Setya Novanto dalam Dakwaan Jaksa

Pada 2009, Olly kembali menjadi anggota DPR. Ia ditugaskan di Komisi XI dan terpilih sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar). Olly melanjutkan perjalannya di DPR dengan mengikuti pemilihan calon legislatif periode 2014-2019 dan kembali terpilih.

Namun ia mengundurkan diri dari DPR pada 2015. Olly memilih berkiprah sebagai kepala daerah. Ia dan Steven Kandou terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara mengalahkan pasangan Benny Mamoto dari Partai Golkar dan Maya Rumantir dari Partai Demokrat.

Silakan baca: KPK, Nama-nama Besar, dan Guncangan Politik Kasus e-KTP

Tudingan korupsi bukan sekali menimpa Olly. Ia pernah diduga terlibat kasus suap pengadaan wisma atlet di Hambalang, Bogor. Olly disebut menerima dua meja makan dan empat kursi senilai Rp 2,5 miliar dari PT Adhi Karya, kontraktor pembangunan pusat olahraga terpadu tersebut.

KPK pernah memeriksa Olly sebagai saksi dalam perkara korupsi Proyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011 senilai Rp 7,7 triliun.
Dalam persidangan, Olly bersama tiga pemimpin Badan Anggaran disebut-sebut menerima upah dari proyek tersebut.

Olly Dondokambey juga diduga terlibat kasus suap anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bidang Transmigrasi. Sejumlah saksi menyebutkan pimpinan Badan Anggaran ikut mengatur alokasi pembagian anggaran.

VINDRY FLORENTIN | BERBAGAI SUMBER

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

3 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

3 jam lalu

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Wacana Jokowi 3 periode muncul lagi saat Bambang Soesatyo menanggapi soal hasil survei kepuasan publik yang digelar Poltracking.


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

3 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

4 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

5 jam lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

Aliansi Reformasi KUHP menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit menyudutkan kelompok masyarakat sipil penolak RKUHP yang baru disahkan DPR.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

19 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

2 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

2 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.