Nama Besar di Kasus E-KTP, Olly Dondokambey Terlibat?  

Reporter

Wakit Ketua Banggar DPR Olly DondokambeyTempo/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, terseret perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk eletronik atau e-KTP. Ia diduga menerima sebesar US$ 1,2 juta.

Nama Olly Dondokambey muncul dalam dakwaan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Dalam Negeri Sugiharto yang dibacakan hari ini. Ia diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

Baca juga: Nama Besar di Kasus E-KTP, Siapakah Melchias Mekeng Itu?

Dalam kasus e-KTP, nama Olly disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ia menuduh Olly menerima setoran US$ 1 juta pada September 2010. Namun Olly menyangkal tudingan tersebut.

Olly memulai kariernya di Senayan pada 2004 mewakili PDI-P. Ia terpilih menjadi anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Setelah setahun menjabat, ia dipercaya sebagai wakil ketua komisi.

Baca pula: Nama Besar Kasus E-KTP, Peran Setya Novanto dalam Dakwaan Jaksa

Pada 2009, Olly kembali menjadi anggota DPR. Ia ditugaskan di Komisi XI dan terpilih sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar). Olly melanjutkan perjalannya di DPR dengan mengikuti pemilihan calon legislatif periode 2014-2019 dan kembali terpilih.

Namun ia mengundurkan diri dari DPR pada 2015. Olly memilih berkiprah sebagai kepala daerah. Ia dan Steven Kandou terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara mengalahkan pasangan Benny Mamoto dari Partai Golkar dan Maya Rumantir dari Partai Demokrat.

Silakan baca: KPK, Nama-nama Besar, dan Guncangan Politik Kasus e-KTP

Tudingan korupsi bukan sekali menimpa Olly. Ia pernah diduga terlibat kasus suap pengadaan wisma atlet di Hambalang, Bogor. Olly disebut menerima dua meja makan dan empat kursi senilai Rp 2,5 miliar dari PT Adhi Karya, kontraktor pembangunan pusat olahraga terpadu tersebut.

KPK pernah memeriksa Olly sebagai saksi dalam perkara korupsi Proyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011 senilai Rp 7,7 triliun.
Dalam persidangan, Olly bersama tiga pemimpin Badan Anggaran disebut-sebut menerima upah dari proyek tersebut.

Olly Dondokambey juga diduga terlibat kasus suap anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bidang Transmigrasi. Sejumlah saksi menyebutkan pimpinan Badan Anggaran ikut mengatur alokasi pembagian anggaran.

VINDRY FLORENTIN | BERBAGAI SUMBER

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

10 menit lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

16 menit lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

1 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Wakil Ketua DPR Lodewijk Jajal Mobil Listrik Produksi Rakitan Anak Bangsa

2 jam lalu

Wakil Ketua DPR Lodewijk Jajal Mobil Listrik Produksi Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

23 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

23 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.