Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nama Besar Kasus E-KTP, Peran Setya Novanto dalam Dakwaan Jaksa

image-gnews
Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor Tempo Media Grup, Jakarta, 8 Maret 2017. TEMPO/Subekti
Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor Tempo Media Grup, Jakarta, 8 Maret 2017. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Jaksa Penuntut Umum, Irene Putri, mengungkapkan peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Dalam pembacaan dakwaan, Novanto, yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR, Irene menjelaskan pengusaha Andi Narogong, pengusaha, dan Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersepakat untuk mendatangi Setya Novanto guna mendapatkan dukungan dari Partai Golkar ihwal pembiayaan proyek e-KTP itu.

Baca juga:

Diduga Terlibat Kasus E-KTP, Setya Novanto: Saya Cukup Berdoa Saja
Golkar akan Berhentikan Kadernya yang Terlibat Korupsi E-KTP

Irene menjelaskan pada awal Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu meminta sejumlah uang kepada Irman agar usulan proyek e-KTP segera disetujui Komisi II. Permintaan itu disepakati sepekan kemudian. Kesepakatan itu diikuti sejumlah uang dari Andi yang terbiasa menjadi rekanan proyek di lingkungan kementerian.

Andi dan Irman, bersama Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Diah Anggraeni menemui Novanto di Hotel Grand Melia, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan proyek KTP elektronik. Andi kembali menemui Novanto di ruangannya di lantai 12, Gedung DPR, meminta kepastian kesiapan anggaran untuk proyek e-KTP. "Setya pun berjanji akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya," kata Irene, di PN Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017.

Silakan baca:
Yorrys Raweyai Khawatir Kasus E-KTP Ganggu Elektabilitas Golkar
Ahli Hukum: Pengembalian Uang Kasus E-KTP Tak Hilangkan Pidana Korupsi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Mei 2010, sebelum rapat dengar pendapat, Irman menggelar pertemuan dengan Gamawan, Diah, Andi, dan sejumlah anggota Komisi II: Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, Arief Wibowo, M. Nazaruddin di ruang kerja Komisi II DPR lantai 1. Pada pertemuan itu disepakati bahwa program KTP elektronik akan dibiayai APBN murni secara multiyears.

Pada pertemuan itu, kata Irene menjelaskan, Mustoko menyampaikan bahwa proyek e-KTP akan dikerjakan oleh Andi. Sebabnya, ia dinilai akrab dengan proyek-proyek di Kementerian Dalam Negeri. Mustoko juga memberi garansi bahwa Andi berkomitmen memberikan duit kepada anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Irene menjelaskan antara Juli-Agustus 2010, DPR mulai membahas Rancangan APBN 2011. Proyek e-KTP masuk dalam pembahasan. Pada waktu itu, Andi kerap bertemu dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin. Sebabnya, Andi menganggap ketiga orang ini merupakan representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui anggaran e-KTP.

MAYA AYU | ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

6 hari lalu

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck


Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

9 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau kendaraan niaga listik pada pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024. Industri kendaraan niaga mencatat produksi sebesar 215.000 unit dengan penjualan domestik sebesar 200.000 unit tahun lalu. Kinerja ekspor kendaraan niaga juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023. Di mana pada tahun 2023 nilai ekspor sebesar 437 juta dolar AS, naik 33 persen dari tahun 2022 yang tercatat 328 juta dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

Bersama Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, nama Agus Gumiwang masuk bursa calon ketum Partai Golkar.


Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berswafoto dengan anggota partai usai menghadiri acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri, namun Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan capres Prabowo Subianto.


MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

11 hari lalu

Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendeklarasikan dukungan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029. Deklarasi itu dilakukan di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Adies menyebut, dukungan pada Airlangga merupakan dukungan spontan karena prestasi selama memimpin Golkar.


MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.


Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo kini mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia..
Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

Presiden Jokowi mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. yang akan bertarung dalam Munaslub.


Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

Dalam kesempatan itu, mereka juga sempat meneriakkan "Airlangga aklamasi" sebanyak tiga kali sebelum konferensi pers dimulai.


Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

Erwin menuturkan, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.


Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

13 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

Bahlil diketahui tidak masuk dalam struktur kepengurusan di pusat maupun daerah partai beringin saat ini.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

14 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam