Jumlah Hakim Genap, Ketua MK Tentukan Penyelesaian Sengketa  

Reporter

Ketua MK Arief Hidayat menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2017. Selain Arief Hidayat, KPK juga memeriksa Hakim MK Suhartoyo, Hakim MK Maria Farida dan Hakim MK Aswanto sebagai saksi mengenai kasus suap hakim MK pada uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka Patrialis Akbar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan lembaganya tidak akan menemui jalan buntu dalam memutuskan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 meski jumlah hakim genap lantaran belum ada pengganti Patrialis Akbar. Ketua Mahkamah akan menjadi pengambil keputusan bila dalam pemungutan suara di antara hakim tidak ada yang mayoritas.

"Dalam hal terjadi pemungutan suara, suara dari Ketua MK yang menentukan arah putusan," ucap Arief saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 27 Februari 2017.

Baca juga: Ketua MK Bantah Pendaftaran Calon Pengganti Patrialis Sepi

Mahkamah saat ini hanya memiliki delapan hakim setelah Patrialis Akbar diberhentikan karena menjadi tersangka kasus dugaan suap. Sampai saat ini, Mahkamah masih menunggu satu hakim yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Menurut Arief, keputusan ketua ini menjadi putusan yang harus diikuti. "Sehingga tidak ada deadlock, tidak ada putusan yang tidak bisa diambil dengan delapan hakim ini," ujarnya

Arief menjelaskan, bila sampai tahap persidangan jumlah hakim masih delapan orang, persidangan dibagi menjadi dua panel. Masing-masing panel akan diisi empat hakim. Tapi, bila jumlah hakim menjadi sembilan orang, panel persidangan akan dibagi menjadi tiga dan diisi tiga hakim.

Saat ini, Mahkamah masih sedang dalam tahapan penerimaan permohonan sengketa pilkada. Batas penerimaan permohonan dibuka dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak pengumuman Komisi Pemilihan Umum.

Sampai hari ini, sudah ada 12 daerah yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, yaitu Takalar, Bengkulu Tengah, Gayo Lues, Dogiyai, Kendari, Salatiga, Bombana, Pulau Morotai, Jepara, Nagan Raya, Tebo, dan Sarmi.

AHMAD FAIZ







MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

13 jam lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

1 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

13 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

15 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

15 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

30 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku