Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Pers Siap Fasilitasi Pergantian Hari Pers Nasional

image-gnews
Para pembicara di seminar Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017. Mereka adalah wartawan senior Atmakusumah (kedua dari kiri), sejarawan Asvi Warman Adam (kedua dari kanan), peneliti sejarah pers Muhidin M.Dahlan (paling kanan). TEMPO/Aditya
Para pembicara di seminar Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017. Mereka adalah wartawan senior Atmakusumah (kedua dari kiri), sejarawan Asvi Warman Adam (kedua dari kanan), peneliti sejarah pers Muhidin M.Dahlan (paling kanan). TEMPO/Aditya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan siap memfasilitasi wacana pergantian perayaan Hari Pers Nasional (HPN). Dalam sambutan di acara seminar bertema "Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional" Yosep menyebut penentuan HPN sepenuhnya diserahkan kepada organisasi-organisasi pers nasional.

"Silahkan dibahas dan ajukan ke Dewan Pers. Kami akan kawal dan fasilitasi," kata Yosep di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017.

Menurut Yosep  perdebatan soal perayaan HPN tidak lepas dari latar belakang penentuan HPN yang bermasalah. Pemerintah Orde Baru saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden No.5 Tahun 1985 yang menetapkan HPN jatuh pada 9 Februari. Hari itu identik dengan berdirinya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yaitu pada 9 Februari 1946.

Baca: Pembunuhan Kim Jong-nam, WNI Asal Serang Ditangkap

Yosep menilai wajar 9 Februari ditetapkan sebagai HPN dan merujuk ke PWI. Sebab, kata dia, PWI merupakan satu-satunya organisasi pers yang ada di tahun 1980-an. "Jadi kalau mau mengubah HPN harus merevisi Kepres," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua PWI Pusat Margiono menyatakan tak ada masalah bila perayaan HPN diganti menjadi tanggal lain. Menurut dia, HPN harus menjadi hari milik insan pers bukan wartawan. "Kalau ada hari lain yang cocok, bagus juga. Tapi harus ada maknanya," kata dia.

Simak: Mendagri Yakin MA Tak Akan Keluarkan Fatwa Soal Status Ahok

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Pusat Suwardjono menyatakan wacana perubahan HPN hampir setiap tahun bergulir. Diskusi pergantian HPN, ia menilai, tak lepas dari harapan agar perayaan hari pers tak identik dengan satu organisasi saja. "Seminar ini bisa cari masukan agar HPN bisa milik bersama," kata dia dalam sambutannya.

ADITYA BUDIMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dewan Pers Prihatin Berita Kekerasan Seksual Minim Perlindungan kepada Korban

47 hari lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Dewan Pers Prihatin Berita Kekerasan Seksual Minim Perlindungan kepada Korban

Dewan Pers akan menerbitkan pedoman etik pemberitaan ramah terhadap korban kekerasan seksual sebagai bagian standar dan etika jurnalistik. Pedoman ini berupaya melindungi korban kekerasan seksual.


Ramai-ramai Desak Polisi Usut Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

4 September 2024

Tangkapan layar host Bocor Alus Politik. FOTO/youtube
Ramai-ramai Desak Polisi Usut Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Teror ini merupakan teror yang kedua kalinya dialami oleh wartawan Bocor Alus Tempo. Sejumlah pihak mendesak polisi usut peristiwa tersebut.


Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

3 September 2024

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menanggapi insiden teror terhadap wartawan Bocor Alus Tempo, Hussein Abri Dongoran.


Pekerja CNN Indonesia Cerita Kena PHK Sepihak saat Serikat Dideklarasikan

1 September 2024

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pekerja CNN Indonesia Cerita Kena PHK Sepihak saat Serikat Dideklarasikan

Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) mengklaim pihak manajemen melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang mendirikan serikat pekerja.


Dewan Pers Nilai Kekritisan Media pada Isu Kesejahteraan, Kerap Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Jurnalisnya

31 Agustus 2024

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Dewan Pers Nilai Kekritisan Media pada Isu Kesejahteraan, Kerap Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Jurnalisnya

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan pentingnya para pekerja media atau jurnalis menyadari hak-hak perlindungan dan kesejahteraan yang dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999


11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

26 Agustus 2024

Dewan Pers. ANTARA
11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

Dewan Pers mengumumkan kesebelas nama anggota komite publisher rights. Apa tugas Komite Publisher Rights yang dibentuk berdasar mandat presiden.


Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Publisher Rights, Siapa Saja?

26 Agustus 2024

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Publisher Rights, Siapa Saja?

Dewan Pers telah menetapkan sebelas nama anggota Komite Publisher Rights. Mereka merupakan perwakilan dari Dewan Pers, Pakar, dan Pemerintah.


Dewan Pers Minta Jurnalis Tetap Independen saat Pilkada 2024

26 Agustus 2024

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Minta Jurnalis Tetap Independen saat Pilkada 2024

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengingatkan jurnalis untuk mundur dari profesinya jika jadi tim sukses pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024.


Dewan Pers Desak Propam Polri Usut Kekerasan Aparat terhadap Jurnalis saat Aksi Tolak RUU Pilkada

24 Agustus 2024

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Desak Propam Polri Usut Kekerasan Aparat terhadap Jurnalis saat Aksi Tolak RUU Pilkada

Dewan Pers meminta segera penyelidikan internal untuk memberikan keadilan bagi para jurnalis yang menjadi korban saat meliput demo pada 22 Agustus 2024.


Dewan Pers Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Saat Meliput Aksi Tolak RUU Pilkada

24 Agustus 2024

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Saat Meliput Aksi Tolak RUU Pilkada

Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.