Bahas Status Gubernur Basuki, Menteri Dalam Negeri Temui Ombudsman  

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri undangan Ombudsman RI untuk membahas soal pemberhentian sementara beberapa kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa. Diskusi ini dilakukan menyusul adanya tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat ihwal pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama.

"Saya masih berpegang apa yang saya putuskan mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Daerah dan mengacu dakwaan. Itu yang saya anggap benar," ucap Tjahjo di Ombudsman, Kamis, 16 Februari 2017. Ia berkukuh menunggu vonis yang akan dijatuhkan kepada Ahok.

Baca juga:
Hasto PDIP: Wajah Mas Ahok Cerah karena Menang di Petamburan

Hak Angket untuk Ahok Disebut Berujung Memakzulkan Jokowi

Tjahjo mengatakan, sebagai Menteri Dalam Negeri, ia harus bersikap adil. Sebab, ia pernah tidak memberhentikan sementara Gubernur Gorontalo yang dituntut 4 tahun penjara. "Gubernur yang menang di Gorontalo itu kan terdakwa. Dia dituntut 4 tahun penjara tapi tidak saya berhentikan, malah sekarang dia menang lagi," ujarnya.

Meski demikian, Tjahjo menuturkan menunggu fatwa Mahkamah Agung mengenai putusan pemberhentian sementara kepala daerah yang menjadi tersangka dan terdakwa. Namun, ucap dia, Mahkamah telah menyerahkan urusan pemberhentian sementara ini kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Saya tidak berhak memaksa MA. Beliau sudah menyatakan itu kan urusan Mendagri. Kalau Mendagri menganggap benar, ya sudah, fatwa kan enggak akan bisa diobral, kata beliau di media. Saya kira itu hak MA. Saya enggak bisa mengomentari," kata Tjahjo.

Baca juga:
Mendagri Tjahjo Kumolo: Pengaktifan Ahok Sudah Sesuai Aturan

Fatwa Status Ahok, Ketua MA: Tak Akan Dijawab Secara Saklek

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menjelaskan, nantinya, Kementerian Dalam Negeri akan menyikapi apa pun fatwa Mahkamah Agung. Namun, hingga kini, kementeriannya belum mendapatkan balasan dari Mahkamah. "Kami belum mendapat feedback. Kami kan baru bersurat. Kami pasti membahas secara internal," ujarnya.

Sementara itu, Ahok enggan bicara terkait dengan hal tersebut. "Saya enggak tahu. Kamu tanya ke Kemendagri," tutur Ahok saat berada di Balai Kota pada Senin, 13 Februari 2017.

MAYA AYU PUSPITASARI | AVIT HIDAYAT







Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

2 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

2 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

4 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

4 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

4 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

8 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.


Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

10 hari lalu

Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

Anies Baswedan membahas beragam isu termasuk soal politik saat bertemu tiga ketua umum partai politik.