Parpol Baru Setujui Verifikasi di RUU Pemilu, Asal...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buku Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu. Foto: Kemitraan

    Buku Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu. Foto: Kemitraan

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menggelar rapat dengar pendapat dengan empat partai baru. Salah satu permasalahan yang muncul adalah syarat verifikasi faktual partai politik peserta Pemilihan Umum 2019.

    Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy meminta seluruh partai baru untuk melaksanakan verifikasi faktual. "Tidak ada keberatan asalkan partai lama dilakukan verifikasi faktual," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 8 Februari 2017.

    Baca: RUU Pemilu Mulai Dibahas Pekan Depan

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengakui persoalan verifikasi menjadi pembahasan seru di internal pansus. Contohnya, apakah verifikasi faktual bakal memperlakukan partai-partai yang mapan seperti layaknya partai baru. "Kalau verifikasi parpol baru clear, tinggal verifikasi faktual partai lama," kata dia.

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie mengatakan partainya menyetujui verifikasi faktual. Syaratnya, verifikasi peserta Pemilu 2019 diberlakukan untuk seluruh partai baik lama maupun baru.

    "Verifikasi tidak hanya partai politik baru, tetapi partai politik lama yang telah memperoleh kursi legislatif," kata dia.

    Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A. Tutty menyarankan agar verifikasi dilakukan pada tahap verifikasi administrasi. Namun, ia menyatakan siap untuk menerima usulan verifikasi faktual terhadap partainya. "Kami siap jika ada verifikasi faktual," ujar dia. 

    Simak pula: Aksi 112, JK Imbau Masyarakat Tak Usah Berdemo

    Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah mengatakan verifikasi faktual bisa dilakukan dengan prinsip keadilan. "Kami sangat siap dengan pengalaman itu dan tinggal kami lengkapi karena waktu masih panjang juga," kata dia.

    Gayung bersambut. Lukman yang juga wakil Komisi Pemerintahan menerima argumen tersebut. Menurut dia, verifikasi faktual dapat dijadikan sebagai konsolidasi partai baru dan lama untuk memperbaiki struktur partai di daerah. 

    Partai Kebangkitan Bangsa, kata Lukman, menilai, sebagai partai politik yang stabil mereka, siap untuk diverifikasi. "Justru verifikasi faktual ini membantu mereka melakukan konsolidasi internal sebagai parpol yang punya struktur hingga ke daerah," katanya.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.