Mantan Ketua MK: Kembalikan Institusi MK yang Berwibawa

Reporter

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Bergulirnya pertanyaan tentang kredibilitas hakim konstitusi Mk (Mahjkamah Konstitusi) saat ini pasca penagkapan Patrialis Akbar oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bebera saat lalu, Ketua MK periode 2013-2-15 Hamdan Zoelva memberikan keyakinannya.

"Saya yakin dalam memutuskan perkara, MK tetaplah independen dan tidak karena terpengaruh hal-hal dari luar. Dua peristiwa yang ada tersebut, cukup menjadi pelajaran bagi para hakim untuk sangat berhati-hati dan menjaga integritas," ujar Hamdan Zoelva, menegaskan.

Baca juga:

Kasus Patrialis Akbar, Pesan Hamdan Zoelva untuk hakim MK

Hakim MK Pengganti Patrialis Akbar Diharapkan Tak Aneh-Aneh

Dan mengenai pengganti Patrialis Akbar serta wacana  evaluasi perekrutan hakim MK, Hamdan Zoelva pun berharap, aturan kode etik dan kode perilaku yang telah dimiliki MK, demikian juga model pengawasan, sudah cukup sebagai pedoman atau standar perilaku bagi hakim MK di dalam atau di luar sidang.

"Namun saling mengingatkan dalam menjaga diri dan integritas adalah sangat penting terus-menerus dilakukan, seperti sebuah keluarga yang selalu ingin dilihat sebagai rumah tangga yang tetap menjaga harkat, martabat dan kewibawaannya," kata Hamdan Zoelva berpesan kepada koleganya, para hakim konstitusi.

Silakan baca:

Hakim MK Gelar Pertemuan dengan Mantan Hakim Konstitusi
Patrialis Mundur dari Hakim MK, Pemerintah Bentuk Tim Seleksi

"Kekuatan putusan MK  untuk dihormati hanya ada pada institusi MK yang berwibawa," kata Hamdan Zoelva.

Akhir Januari 2017 lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan segera mengajukan pengganti hakim konstitusi Patrialis Akbar. Ini dilakukan setelah Patrialis terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengajukan pengunduran diri. "Penggantinya segera. Pemerintah lagi menyusun tim untuk menyeleksi," kata Kalla,.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan Patrialis telah mengajukan pengundurkan diri sebagai hakim MK melalui surat tulisan tangan yang disampaikannya ke MK. "MK telah menerima surat ditulis tangan dari Patrialis Akbar yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatan hakim Mahkamah Konstitusi," kata Arief, Senin, 30 Januari 2017.

Baca pula: Kasus Patrialis Akbar, Mantan Ketua MK Ingatkan Integritas

Pengunduran Patrialis itu, menurut Arief, akan mempercepat proses sidang Mahkamah Kehormatan MK terhadapnya. Dalam waktu dekat, MK bisa segera mengirim surat pada Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengisian jabatan hakim konstitusi yang baru.

S. DIAN ANDRYANTO

Simak:
SBY dan Jokowi Sama-Sama Pernah Disadap, Ini Kisahnya
SBY Curiga Dia Disadap Sejak September 2016  






Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

21 Juni 2022

Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan ini, Anwar Usman menyatakan pendapat berbeda. Dia menyatakan bahwa Ketua MK tidak harus mundur.


Hamdan Zoelva Dicatut dalam Pesan Berantai soal Demo Mahasiswa 11 April

11 April 2022

Hamdan Zoelva Dicatut dalam Pesan Berantai soal Demo Mahasiswa 11 April

Nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dicatut dalam pesan berantai yang berjudul skenario setingan aksi demo mahasiswa 11 April 2022


SEMMI Bantah Hamdan Zoelva Jadi Mentor Demonstrasi 11 April

11 April 2022

SEMMI Bantah Hamdan Zoelva Jadi Mentor Demonstrasi 11 April

Hamdan Zoelva dipastikan tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang bertolak belakangan dengan keilmuan dan nilai-nilai yang diyakini.


Mantan Ketua MK Ungkap Efek Domino Jika Pemilu 2024 Ditunda

27 Februari 2022

Mantan Ketua MK Ungkap Efek Domino Jika Pemilu 2024 Ditunda

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengungkapkan kerumitan dalam sistem demokrasi yang bakal terjadi jika Pemilu 2024 ditunda.


Hamdan Zoelva Sebut Jika Gugatan AD/ART Diterima Bisa Merusak Tatanan Hukum

10 November 2021

Hamdan Zoelva Sebut Jika Gugatan AD/ART Diterima Bisa Merusak Tatanan Hukum

Hamdan Zoelva, mengatakan putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) oleh kubu Moeldoko sudah tepat


Konflik Demokrat: Yusril Ihza Versus Hamdan Zoelva

12 Oktober 2021

Konflik Demokrat: Yusril Ihza Versus Hamdan Zoelva

Konflik Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu pendukung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memasuki babak anyar. Empat bekas ketua DPC Partai Demokrat yang telah dipecat AHY mengajukan permohonan uji materi menyoal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ke Mahkamah Agung.


Hamdan Zoelva Minta MA Tetapkan Demokrat Jadi Pihak Terkait di Gugatan Yusril

11 Oktober 2021

Hamdan Zoelva Minta MA Tetapkan Demokrat Jadi Pihak Terkait di Gugatan Yusril

Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, meminta Mahkamah Agung menetapkan kliennya sebagai pihak termohon intervensi atau pihak terkait dalam permohonan uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra.


MK Jelaskan Soal Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

1 September 2021

MK Jelaskan Soal Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Gugatan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN itu ditolak MK.


Novel Baswedan: Putusan MK Bukan Membenarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

1 September 2021

Novel Baswedan: Putusan MK Bukan Membenarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

Menurut Novel Baswedan, dalam putusannya MK tidak membenarkan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan TWK.


Formula E Tak Terganggu Pergantian Direksi Jakpro

28 Agustus 2021

Formula E Tak Terganggu Pergantian Direksi Jakpro

Jakpro bertanggung jawab atas beberapa mega proyek seperti Jakarta International Stadium, ITF Sunter, hingga balap mobil listrik Formula E.