Alasan Jawa Barat Ingin Bangun Pelabuhan Internasional

Reporter

Editor

Budi Riza

Sejumlah pekerja sedang melakukan pekerjaan finishing pembatas jalan di atas dermaga pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Subang, Jawa Barat, Ahad 7 Desember 2014. TEMPO/Nanang Sutisna

TEMPO.CO, Subang - Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengatakan pemerintah pusat wajib hukumnya membangun pelabuhan internasional Patimban, yang terletak di bibir pantai utara (Pantura) Kecamatan Pusakanagara, Subang.

"Sebab, Jawa Barat sangat memerlukannya. Bayangkan penduduk Jawa Barat 47 juta, tapi tidak punya pelabuhan samudera. Kegilaan macam apa ini?" ujar Deddy melempar pertanyaan, saat ditemui awak media disela-sela kunjungan kerjanya ke lokasi ajang pelabuhan internasional Patimban, Subang, Kamis, 12 Januari.

Sebabnya, Pemprov Jawa Barat akan bekerja keras buat mengegolkan pembangunan pelabuhan internasional sebagai pelabuhan penyangga dari pelabuhan internasional Tanjung Priok, yang kondisinya sudah mulai mengalami stagnanasi.

"(Makanya) Sewaktu saya rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, saya katakan jangan-jangan pemerintah pusat diskriminatif. Sebab, Jawa Barat belum punya pelabuhan dan bandara internasional," Deddy menegaskan.

Deddy mengaku iri kepada Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten yang telah memiliki pelabuhan internasional dan berapa bandara internasional. "Sebabnya, untuk kepentingan pembangunan pelabuhan Patimban kami harus ngotot bila perlu 'perang maksa.' Sebab, kalau tidak, apa kata dunia," kata dia dalam logat Batak yang biasa dia sampaikan dalam peran di film Jenderal Nagabonar.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan proses pembangunan pelabuhan internasional Patimban saat ini sedang menunggu tuntasnya rencana induk yang disusun oleh Kemenhub.

Rencana induk tersebut dibutuhkan untuk menyusun persoalan teknis termasuk rekomendasi penetapan lokasi. Selain itu ada kaitan pula dengan kebutuhan dan pemetaan sisi darat Patimban.

Tujuannya supaya pola pergerakan bongkar muat dari kapal ke angkutan maupun sebaliknya bisa jelas. "Yang penting, dari daerah sudah masuk rekomendasinya. Kemudian studi juga sudah selesai, sehingga bisa ditindaklanjuti secepatnya," ujar Dedi.

Ditanya soal proses revisi RTRW, Dedi menegaskan Pemprov Jawa Barat sudah berhasil menuntaskannya. Ada pun pembahasan revisi RTRW Kabupaten Subang sedang dalam proses.

Dia juga memastikan lokasi pembangunan megaproyek pelabuhan internasional Patimban yang akan menghabiskan dana Rp 40 triliun itu berada di lokasi trustel dan akses jalan yang sudah ada saat ini yang sebelumnya dipersiapkan buat pelabuhan regional.

Plt.Bupati Subang, Imas Aryumningsih, mengatakan pembahasan RTRW pelabuhan Patimban saat ini sudah masuk dalam finalisasi yang komprehensif. "RTRW untuk pelabuhannya sudah selesai. Tetapi, kami memerlukan pemanfaatan implikasi ruang industri dan lainnya," ujar Imas.

Kecuali itu, termasuk rencana akses pendukung infrastruktur pembangunan rel kereta api dan akses jalan menuju jalan tol Cipali. "Tapi, RTRW pelabuhan Patimban yang komprehensif itu bisa diselesaikan dalam satu dua pekan ke depan," imbuh Imas.

NANANG SUTISNA

 






Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Apindo: Direspons Negatif, Bisa Kacau

7 jam lalu

Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Apindo: Direspons Negatif, Bisa Kacau

Apindo menanggapi aturan truk over dimension over loading atau ODOL secara bertahap mulai Januari 2023.


Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

13 hari lalu

Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

Dinas LH DKI telah memasang Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) mobile di kawasan Marunda untuk memantau debu batu bara di kawasan pelabuhan itu.


Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

25 hari lalu

Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

Terhambatnya pengiriman mobil BMW hingga Tesla di Pelabuhan Jerman disebabkan kurangnya pengemudi untuk memindahkan kontainer dan mobil.


BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

33 hari lalu

BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

BPS NTB mencatat jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada September 2022 tercatat sebanyak 66.864 orang.


Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

33 hari lalu

Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

Tiga kapal Pelni menyinggahi 31 pelabuhan yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal penumpang lainnya yang sering beroperasi di NTT.


Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

36 hari lalu

Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal feri Dumai - Melaka (Malaysia) mulai dilakukan pada tahun 2023.


Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

39 hari lalu

Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

Luhut menjelaskan aturan baru yang menggantikan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu akan memperbaiki secara keseluruhan tata kelola TKBM di pelabuhan.


Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

39 hari lalu

Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

Peraturan pemerintah telah memberikan penjelasan secara rinci tentang pelaksanaan di kawasan perdagangan bebas. Apa saja yang diatur?


Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

39 hari lalu

Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

Moeldoko menekankan reformasi tata kelola di pelabuhan penting karena pelabuhan menjadi pintu masuk utama perdagangan internasional.


Jokowi Siap Serahkan Pelabuhan Tanjung Ular ke Pemda Bangka Barat

46 hari lalu

Jokowi Siap Serahkan Pelabuhan Tanjung Ular ke Pemda Bangka Barat

Jokowi menyebut proyek pelabuhan Tanjung Ular ini sudah selesai 99 persen dan akan dikelola lebih dulu oleh Kementerian Perhubungan.