LSPP: DPR dan Menko Kesra, Simbiosis Mutualisme

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Hanif Suranto menilai keputusan yang diambil DPR untuk menutup kasus percaloan dana bencana semakin memperburuk citra DPR. “Belum ada upaya memperjelas masalah, proses belum ada, keputusan sudah muncul,” ucapnya kepada Tempo lewat telepon, Kamis (10/8). Kemarin, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan tidak akan melanjutkan kasus ini ke Badan Kehormatan (BK) dengan alasan tidak ada pemerasan. hal itu diungkapkannya setelah pertemuan tertutupnya dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie. Hanif memandang hal ini sebagai hubungan simbiosis mutualisme. Dimana antara ke dua pihak, dalam hal ini DPR dan Menkokesra, sama-sama menempuh jalur yang menguntungkan dan relatif aman. “Ini keputusan yang menguntungkan mereka, bahkan banyak pihak. Bupati dan gubernur yang ikut andil,” ucapnya. Ia melihat adanya dua motif dalam kasus percaloan ini. “yang pertama memang niat memperjuangkan kostituen. Yang kedua untuk mencari keuntungan pribadi, kan banyak anggota dewan yang jadi kontraktor,” ucapnya. Motif lain juga diduga Hanif sebagai upaya mereka untuk mengisi pundi-pundi partai. “Modusnya lewat rapat-rapat yang seharusnya terbuka tapi malah tertutup,” ucapnya. Rapat yang tertutup membuat peluang anggota dewan dan mitra kerja untuk melakukan deal-deal. Aguslia Hidayah