Kontroversi Donasi, Kemensos: Polisi Bisa Memproses Cak Budi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Cak Budi. Kitabisa.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial menyerahkan sepenuhnya kasus terkait pengumpulan donasi yang dilakukan Cak Budi kepada aparat kepolisian untuk melakukan langkah lebih lanjut.

"Ini untuk memberi kepastian hukum atas penyelenggaraan pengumpulan dana masyarakat baik bagi penyelenggara maupun perlindungan kepada donatur," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017.

Baca :
Kontroversi Donasi Cak Budi, Menteri Khofifah Angkat Bicara


Cak Budi Serahkan Uang Hasil Penjualan Fortuner dan Donasi ke ACT  

Sebelumnya Kementerian Sosial telah memanggil Cak Budi untuk melakukan klasifikasi pada Kamis, 4 Mei 2017.

Khofifah mengatakan, merupakan kewenangan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan serta audit terhadap aliran dan pengeluaran dana dari rekening Cak Budi hasil donasi masyarakat.

"Yang bersangkutan memang telah mengklarifikasi, mengakui perbuatannya, dan meminta maaf. Namun, proses selanjutnya adalah menjadi domain (wewenang)kepolisian," kata dia.

Simak : Kontroversi Penyaluran Donasi, Kitabisa.com Tutup Akun Cak Budi

Langkah tersebut, menurut Khofifah, penting dilakukan, guna menelusuri dan memastikan agar tidak ada lagi satu rupiah pun donasi masyarakat yang disalahgunakan.

Berdasarkan aturan, apa yang dilakukan Cak Budi bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 1961 yang mengatur tentang pengumpulan uang atau barang. Dalam undang-undang tersebut tidak diperkenankan individu/pribadi/perseorangan mengumpulkan dana masyarakat baik berupa uang atau barang.

"Yang boleh hanya organisasi dan perkumpulan sosial yang disesuaikan cakupan donatur yang ditargetkan misalnya level kabupaten-kota, provinsi, atau nasional dan harus dapat izin . Undang-Undang itu memang sudah lama karena diterbitkan tahun 1961, tapi masih berlaku dan belum dicabut," tuturnya.

Baca juga : Soal Aksi 505, MA: Bukan Intervensi Tapi Sebagai Dukungan Moral

Khofifah menerangkan, dalam regulasi yang ada, pelanggaran terhadap UU tersebut dapat diganjar pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda sebesar Rp 10.000.

Khofifah mengatakan, apa yang dilakukan Cak Budi tentu sangat merugikan para donatur. Mengingat, para donatur yang menyumbangkan uangnya memasrahkan uang tersebut untuk diberikan kepada fakir miskin namun disalahgunakan.

Khofifah juga mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti dan hati-hati mendonasikan uangnya dan sebaiknya memercayakan donasinya kepada organisasi , badan atau lembaga donasi yang resmi dan berizin serta telah terbukti kredibilitasnya.

Saat ini, Kementerian Sosial sedang melakukan uji publik terhadap draft revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tersebut.

ANTARA






Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

1 hari lalu

Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

Asistensi Sosial ini merupakan implementasi dari Program Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, Indonesia Melangkah, Pembebasan Pasung, dan operasi katarak.


Setahun DIlantik Akui Tidak Bergigi, Anggota Komisi Nasional Disabilitas Sebut Belum Pernah Terima Gaji

4 hari lalu

Setahun DIlantik Akui Tidak Bergigi, Anggota Komisi Nasional Disabilitas Sebut Belum Pernah Terima Gaji

Penyandang disabilitas mengeluhkan kinerja Komisi Nasional Disabilitas yang disebut kurang ada gaungnya meski sudah setahun dilantik Presiden.


Dapur Kreasi, Upaya Kemensos Pulihkan Perekonomian Penyintas Gempa Cianjur

7 hari lalu

Dapur Kreasi, Upaya Kemensos Pulihkan Perekonomian Penyintas Gempa Cianjur

Dalam sehari, omzet dagangan ibu-ibu bisa mencapai Rp1,5 juta


Daftar 10 Provinsi dengan UMP Terendah, Yogyakarta Tidak Lagi di Peringkat 1

9 hari lalu

Daftar 10 Provinsi dengan UMP Terendah, Yogyakarta Tidak Lagi di Peringkat 1

Peringkat pertama provinsi dengan UMP terendah tidak lagi ditempati Provinsi Yogyakarta. Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP terendah.


Kemensos Buka Dapur Umum di Jakarta dan Bekasi untuk Penyintas Gempa Cianjur

14 hari lalu

Kemensos Buka Dapur Umum di Jakarta dan Bekasi untuk Penyintas Gempa Cianjur

Dapur umum di TMP Kalibata dan Sentra Pangudi Luhur untuk memasak lauk yang siap antar ke Cianjur.


Mensos Berkeliling Periksa Stok Logistik Korban Gempa Cianjur

16 hari lalu

Mensos Berkeliling Periksa Stok Logistik Korban Gempa Cianjur

Di tiap lokasi yang dikunjungi, Mensos menempatkan jajarannya (sentra) untuk tinggal di lokasi dan membantu kebutuhan korban gempa.


Cerita Pengungsi yang Selamat dari Gempa Cianjur, Tahan Tembok Rubuh Demi Cucu

16 hari lalu

Cerita Pengungsi yang Selamat dari Gempa Cianjur, Tahan Tembok Rubuh Demi Cucu

Seorrang penyintas Gempa Cianjur menahan tembok rumahnya yang rubuh agar tak menimpa dua orang cucunya.


Tinjau Korban Gempa Cianjur, Mensos Tri Rismaharini Boyong Bantuan

17 hari lalu

Tinjau Korban Gempa Cianjur, Mensos Tri Rismaharini Boyong Bantuan

Menteri Sosial Tri Rismaharini memboyong bantuan tenda, velbed hingga makanan siap saji untuk korban Gempa Cianjur.


Risma Minta Jakarta Punya Transportasi Umum Khusus Disabilitas

20 hari lalu

Risma Minta Jakarta Punya Transportasi Umum Khusus Disabilitas

Menteri Sosial Tri Rismaharini ingin Jakarta memiliki kendaraan sejenis city car yang khusus untuk penyandang disabilitas


Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

20 hari lalu

Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

Kemensos akan membangun pengolahan ikan teri, penyediaan air bersih, dan pusat komunitas di Kelurahan Kalibaru, Cilincing untuk atasi kemiskinan