Ketua BPK: Penggunaan Dana Bencana Alam Bisa Luwes, Syaratnya...  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi mata uang rupiah. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.COBandung - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan penggunaan dana dari mana pun untuk bencana bisa fleksibel atau luwes. Syarat utamanya, dana bencana itu jelas asalnya, penggunaan, dan pertanggung jawabannya. 

“Kalau bencana dicatat dengan baik, dipotret dengan baik, laporkan segera ke pusat, anggarannya tidak perlu diusulkan, itu sudah otomatis sesuai dengan Undang-Undang APBN,” kata Rizal di sela pemaparan audit kinerja Badan Geologi terkait dengan masalah kebencanaan di Aula Barat ITB, Senin, 24 Juli 2017.

Baca: Dana Penanggulangan Bencana 2017 di Kalteng Merosot, Hanya Rp 5 Milyar

Pernyataan Rizal menanggapi lontaran masalah ihwal dana bencana. Wakil Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Soedjarno di acara tersebut mengatakan dana bencana bagi para korban longsor pada April lalu baru bisa cair sebulan setelah pengajuan ke pemerintah pusat. “Proses pencairan dana siap pakai untuk bencana tidak bisa cepat,” katanya.

Adapun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Martin Sitepu mengaku kurang nyaman ketika menyalurkan dana penanganan dan pemulihan pengungsi Gunung Sinabung. 

BPBD Karo menerima dana dari pusat, yang intinya dana dapat diberikan berupa bantuan langsung ke masyarakat melalui BPBD. “Namun pada aturan lain ini merupakan pengadaan barang dan jasa, sehingga kami kurang nyaman bertugas di lapangan,” ujar Martin.
Simak pula: Cak Budi Serahkan Uang Hasil Penjualan Fortuner dan Donasi ke ACT

Rizal Djalil mengatakan tidak segeranya pencairan dana dari pusat terkait dengan kecepatan dan kelengkapan laporan pengajuan. Menurut dia, ada solusi cepat untuk itu. “Hari ini rata-rata dana per desa itu dapat Rp 1,5 miliar. Kalau terjadi bencana, itu bisa digunakan, jadi sangat fleksibel,” tuturnya.

Sepanjang pencatatan sumber dana dan penggunaannya jelas, BPK juga sangat fleksibel dalam pertanggung jawaban pengelola dana bencana. “Sejauh itu lengkap, tidak akan menjadi masalah. BPK ini kan bukan Badan Pencari Kesalahan. Kami mengawal sumber daya yang terbatas ini untuk digunakan dengan maksimal,” ujarnya.

ANWAR SISWADI






Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

1 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

7 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

8 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

8 hari lalu

Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari tudingan pengemudi ojol kepada aplikator yang hanya memberi gimmick soal potongan komisi.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

8 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

8 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

9 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.


Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

10 hari lalu

Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan proses seleksi calon anggota BPK RI telah melibatkan publik, bahkan sejak awal pendaftaran.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Digelar Hari Ini, Berikut Daftar Sembilan Namanya

10 hari lalu

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Digelar Hari Ini, Berikut Daftar Sembilan Namanya

Komisi XI DPR RI menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.


Kritik Proses Seleksi BPK Berlangsung Senyap, Formappi: Tiba-tiba Tahap Akhir, Fit and Proper Test

10 hari lalu

Kritik Proses Seleksi BPK Berlangsung Senyap, Formappi: Tiba-tiba Tahap Akhir, Fit and Proper Test

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai bahwa gaung proses seleksi anggota BPK seringkali kurang terdengar.