Skandal Korupsi E-KTP, Agus Rahardjo KPK Mengaku Siap Diusut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 September 2016. Rapat ini membahas fungsi pengawasan KPK serta sejumlah isu terkini yang menyita perhatian masyarakat, di antaranya OTT Ketua DPD Irman Gusman hingga eksekusi aset yang disita KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 September 2016. Rapat ini membahas fungsi pengawasan KPK serta sejumlah isu terkini yang menyita perhatian masyarakat, di antaranya OTT Ketua DPD Irman Gusman hingga eksekusi aset yang disita KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan dia siap jika diperiksa penyidik terkait dengan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Agus berpotensi diperiksa penyidik karena pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). 

    "Penyidik dari KPK bisa memanggil siapa pun, semua pejabat. Menteri juga dipanggil, kan?" kata Agus melalui pesan pendek, Senin, 24 Oktober 2016.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya akan memanggil siapa pun yang bisa dimintai keterangan ihwal dugaan korupsi yang menelan kerugian negara sebesar Rp 2 triliun ini. Namun, untuk nama-nama yang dipanggil, ia serahkan sepenuhnya kepada penyidik.

    Baca Juga
    Terkuak, Sanusi Beli Audi Rp 875 Juta Pinjam Nama Adik Ipar

    Pengakuan Istri Kedua Sanusi Soal Rumah Rp 16,5 Miliar

    Nama Agus Rahardjo muncul setelah penyidik antirasuah memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Setelah diperiksa, Gamawan membeberkan, sebelum proyek e-KTP dikerjakan, ia lebih dulu mempresentasikan anggaran pengadaan proyek senilai Rp 6 triliun di komisi antirasuah.

    Saat itu, kata Gamawan, KPK menyarankan agar pengadaan proyek didampingi LKPP. Gamawan menyetujui usul KPK. Bahkan ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mendampingi pengadaan proyek e-KTP. Akhirnya, lelang tender pengadaan e-KTP dimulai setelah audit selesai dilakukan.

    Dalam pelaksanaannya, ada 15 kementerian yang masuk kepanitiaan didampingi LKPP dan BPKP. Hingga belakangan muncul masalah dalam pengadaan proyek itu, Gamawan tak yakin ia kecolongan. Sebab, selama ini, ia memegang hasil audit dari berbagai lembaga yang menyatakan tak ada masalah dalam pengadaan proyek e-KTP.

    Simak Pula
    Sambangi Istana Jokowi 30 Menit, Ahok: Saya Pamit
    Bareskrim: Ahok Minta Waktu untuk Klarifikasi Soal Al-Maidah
     

    Baca Selanjutnya: Agus membenarkan bahwa...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.