Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Tahun Memimpin, ICW Beri Nilai 6 untuk Jokowi  

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini, Jokowi memberhentikan 9 menteri. TEMPO/Aditia Noviansyah
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini, Jokowi memberhentikan 9 menteri. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi nilai 6 kepada pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Penilaian itu diberikan dalam hal keseriusan pemberantasan korupsi selama dua tahun memimpin Indonesia.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, mengatakan, dibanding tahun lalu, nilai itu ada peningkatan sebesar 1 poin.

Aradila menyebutkan setidaknya ada dua hal utama yang menjadi nilai tambah, yaitu upaya penundaan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan penghentian upaya kriminalisasi pemimpin KPK. "Kalau pada tahun pertama, terlihat belum tegas," ucap Aradila di kantor ICW, Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.

Di sisi lain, menurut Aradila, ICW menyayangkan langkah pemerintah yang tengah menyiapkan paket kebijakan reformasi hukum. Upaya itu terlambat dilakukan pemerintah. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai banyak pembantu, seharusnya upaya reformasi hukum bisa berjalan seiring dengan pembenahan di sektor ekonomi.

ICW menilai kebijakan hukum akan selalu beririsan dengan sektor ekonomi. Dalam hal pemberantasan pungutan liar, misalnya, Aradila menyatakan pelaku ekonomi akan dirugikan bila terus-menerus terjadi pungli. "Reformasi hukumnya terlambat dua tahun ini," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan Jokowi-Kalla, sektor ekonomi menjadi perhatian utama. Pasalnya, kondisi ekonomi global tengah mengalami pelemahan. Meski demikian, di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-Kalla, yang dimulai hari ini, Kamis, 20 Oktober 2016, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan hukum.

Selama setahun terakhir ini, ICW meneliti upaya penanganan kasus korupsi masih mengincar skala kecil. Dua lembaga penegakan hukum tertinggi, yaitu kepolisian dan kejaksaan, dianggap belum memuaskan dalam hal penyelesaian perkara korupsi.

ICW mencatat, dari 911 kasus yang disidik kepolisian dan kejaksaan pada semester kedua 2015 (Juli-Desember), hanya 151 kasus (17 persen) yang masuk tahap penuntutan. Sisanya, yakni 755 perkara (82 persen), masih dalam proses penyidikan atau belum ada perkembangan. "Kinerja pemberantasan korupsi di tahun kedua belum memuaskan," tutur Aradila.

ADITYA BUDIMAN


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pratikno Umumkan 9 Anggota Pansel KPK, Ini Tanggapan ICW dan KPK

8 hari lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pratikno Umumkan 9 Anggota Pansel KPK, Ini Tanggapan ICW dan KPK

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengumumkan anggota Pansel KPK. Begini respons Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KPK.


Nilai Putusan MA soal Pilkada Bermasalah, ICW-PSHK Minta Komisi Yudisial Periksa Hakim

10 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Nilai Putusan MA soal Pilkada Bermasalah, ICW-PSHK Minta Komisi Yudisial Periksa Hakim

ICW dan PSHK mendesak Komisi Yudisial agar mengawasi serta mengecek putusan MA ini, hingga memeriksa hakim yang memutus.


ICW Ungkap Kekurangan Jika Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan DPR Periode Berikutnya

10 hari lalu

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI memotret hasil hitung suara pemilihan Calon Pimpinan (Capim) KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat dini hari, 13 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
ICW Ungkap Kekurangan Jika Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan DPR Periode Berikutnya

Komisi Hukum DPR RI periode 2024-2029 dinilai belum tentu tahu berbagai masalah yang dihadapi KPK selama ini karena banyak wajah baru


Pansel Calon Pimpinan dan Dewas KPK Molor, ICW Sebut Fit and Proper Test Bakal Dilakukan DPR Berikutnya

10 hari lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel Calon Pimpinan dan Dewas KPK Molor, ICW Sebut Fit and Proper Test Bakal Dilakukan DPR Berikutnya

ICW mengungkap kemungkinan fit and proper test calon pimpinan KPK akan dilakukan DPR periode 2024-2029 akibat molornya Pansel KPK.


ICW dan Novel Baswedan Buka Suara soal Pansel KPK yang Dibentuk Jokowi

12 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
ICW dan Novel Baswedan Buka Suara soal Pansel KPK yang Dibentuk Jokowi

Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Indonesian Corruption Watch (ICW) angkat bicara soal Pansel KPK yang dibentuk Jokowi.


ICW Sebut Pansel KPK Punya 5 Pekerjaan Rumah, Apa Saja?

12 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Sebut Pansel KPK Punya 5 Pekerjaan Rumah, Apa Saja?

ICW mengungkapkan lima pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Pansel KPK. Apa saja?


ICW Sebut Presiden Jokowi Lambat Bentuk Pansel KPK Tahun ini

12 hari lalu

Peneliti ICW Kurnia Ramadhan saat memberikan keterangan persnya setelah aksi 'Pemberian Balsem Antimasuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK', Jumat, 15 Juli 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
ICW Sebut Presiden Jokowi Lambat Bentuk Pansel KPK Tahun ini

ICW menyebut Presiden Jokowi lambat dalam membentuk Pansel KPK. Apa sebabnya?


Ragam Reaksi terhadap Pansel KPK Pilihan Presiden Jokowi

12 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Ragam Reaksi terhadap Pansel KPK Pilihan Presiden Jokowi

Novel Baswedan mengatakan anggota Pansel KPK harus diawasi kerjanya.


ICW Ingatkan 9 Pansel Capim KPK Terpilih agar Transparan dan Akuntabel

13 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
ICW Ingatkan 9 Pansel Capim KPK Terpilih agar Transparan dan Akuntabel

ICW mengingatkan sembilan orang yang terpilih menjadi Pansel Calon Pimpinan dan Dewas KPK, agar bekerja transparan dan akuntabel.


Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

21 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

ICW menilai pembentukan Pansel KPK krusial bagi Presiden Jokowi karena ini peluang terakhir menyelamatkan KPK.