Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW Buka Kanal Aduan Atas Praktik Curang Saat PPDB

image-gnews
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch atau ICW membuka kanal aduan untuk masyarakat yang mendapati praktik curang selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Aduan dapat disampaikan melalui icw.or.id/pungli.

Melalui kanal itu, ICW mengajak masyarakat, baik yang mengalami atau menjadi korban kecurangan ataupun mengetahuinya, untuk bersama-sama melawan kecurangan PPDB. ICW menjamin keamanan data pelapor sehingga publik tak perlu ragu untuk mengungkap kecurangan PPDB.

ICW menilai, pemerintah baik pusat maupun daerah tak kunjung mengatasi masalah ini. “ICW mendesak pemerintah untuk lebih bersikap proaktif sebelum persoalan PPDB meledak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” kata ICW dikutip dari laman resmi mereka, Ahad, 16 Juni 2024.

Pemerintah, kata ICW, wajib memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Namun, akses warga justru dibatasi karena PPDB.

Organisasi independen itu mencatat, dalam implementasinya PPDB terus memunculkan persoalan yang berulang. Mulai dari titip siswa hingga pungutan liar atau pungli sebagai syarat masuk sekolah yang diinginkan peserta. Di tahun 2023, muncul persoalan lain seperti manipulasi dokumen kependudukan untuk mengakali seleksi PPDB jalur zonasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ICW menjelaskan ada beberapa bentuk penipuan yang berpotensi terjadi saat PPDB. Pertama, suap atau gratifikasi. Penipuan ini bisa dilakukan, baik dari peserta didik, wali murid, maupun petugas untuk menerima peserta didik. Dengan kata lain, nama peserta bisa masuk dalam daftar titipan siswa yang sudah pasti lolos PPDB. Umumnya, praktik ini dilakukan oleh pihak berpengaruh atau yang berkuasa, seperti guru bahkan kepala sekolah.

Praktik ini juga terjadi pada pembukaan PPDB jalur prestasi. Di mana, petugas dengan sengaja menyisakan kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas wali. Atau meloloskan peserta didik yang memalsukan dokumen domisili atau kependudukan/ persyaratan lainnya.

Kedua, pungli. Di mana, petugas menjamin penerimaan calon siswa. Pungli ini bermodus uang pendaftaran, administrasi, atau pembelian seragam atau buku. Ketiga, jual beli kursi. Misalnya dengan menambah kuota penerimaan siswa.

Pilihan Editor: JPPI Sebut Praktik Gratifikasi di PPDB akan Berlanjut jika Sistem Zonasi Tak Diubah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

50 menit lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

Pencairan dana KJP Plus dapat dimanfaatkan penerima sejak Jumat sore, 12 Juli 2024.


Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

7 jam lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

Sebanyak 69 siswa mengalami piagamnya dianulir dalam PPDB Tingkat SMA di Semarang, Jawa Tengah.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

19 jam lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

20 jam lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

Orang tua calon peserta didik (CPD) melapor akun mereka digunakan orang lain untuk PPDB.


Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

21 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

Menurut Kemendikbud, akar masalah PPDB ada dua.


Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

2 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

Ada siswa yang saat ini belum mendapatkan sekolah karena tidak lolos PPDB bersama.


9 Pegawai KPK yang Main Judi Online Juga Terlibat Kasus Pungli di Rutan

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
9 Pegawai KPK yang Main Judi Online Juga Terlibat Kasus Pungli di Rutan

Sembilan dari 17 pegawai KPK yang diduga bermain judi online merupakan petugas rutan yang melakukan pungli terhadap para tahanan.


Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

4 hari lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

Andreas mengatakan kecurangan dalam proses PPDB terus berulang setiap tahun karena beberapa hal, diantaranya favoritisme sekolah negeri.


Dede Yusuf Ajukan Tiga Solusi untuk Masalah PPDB ke Pemerintah

4 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Dede Yusuf Ajukan Tiga Solusi untuk Masalah PPDB ke Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf memberikan tiga pilihan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan PPDB.


Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

5 hari lalu

Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa tentang pelaksanaan PPDB di depan SMAN 4 Depok Jalan Jeruk Raya, Tapos, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

Pembentukan Satgas PPDB masih menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.