Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selain Rekam Jejak Hukum, ICW Minta Pansel KPK Perhatikan Rekam Jejak Etik Calon Pimpinan

Editor

Amirullah

image-gnews
Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Panitia Seleksi atau Pansel KPK memperhatikan rekam jejak etik setiap calon-calon yang mendaftar. Ini berkaitan dengan proses seleksi calon pimpinan KPK yang hari ini memasuki hari terakhir pendaftaran.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan biasanya para pendaftar akan dilihat rekam jejak hukumnya, yaitu apakah mereka pernah terlibat masalah hukum atau tidak. Namun, kata Kurnia, Pansel KPK juga mesti teliti menyaring orang-orang yang pernah terlibat permasalahan etik dalam seleksi kali ini.

“Pertama terkait dengan penelusuran rekam jejak. Rekam jejak di sini bukan hanya rekam jejak hukum, tapi juga rekam jejak etik. Dua hal ini harus diperhatikan,” kata Kurnia dalam diskusi daring yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada Senin, 15 Juli 2024.

Kurnia menyampaikan rekam jejak etik salah satunya bisa dilihat dari apakah calon-calon tersebut pernah menjalani proses dugaan pelanggaran etik. Menurut dia, catatan itu bisa menjadi peringatan bagi Pansel KPK dalam menjalankan tugasnya memilih orang yang berintegritas.

Kurnia pun menyinggung proses seleksi pimpinan KPK pada 2019. Ketika itu, ada nama Firli Bahuri yang telah beberapa kali menjalani proses dugaan pelanggaran etik. Namun, Firli tetap terpilih sebagai Ketua KPK periode 2019-2024 hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Jangan sampai mengulang proses 2019 yang lalu. Di mana 2019 lalu, bukan hanya terpilih namun mendapatkan suara dominan di DPR menjadi ketua KPK, Firli Bahuri, melanggar kode etik, dilanggengkan begitu saja menjadi ketua,” ucap Kurnia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diketahui, Pansel KPK telah menerima 410 orang pendaftar hingga hari terakhir pendaftaran calon pimpinan dan Dewas KPK, yaitu Senin, 15 Juli 2024. “Dengan rincian sebagai berikut: jumlah calon pimpinan sebanyak 244 orang; Jumlah calon Dewas sebanyak 166 orang,” kata Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria melalui pesan singkat, Senin.

Pendaftaran untuk Capim dan Dewas KPK dibuka pada 26 Juni 2024. Waktu pendaftaran itu akan ditutup hari ini pukul 23.59 WIB.

Setelah proses registrasi, berkas yang masuk nantinya akan diverifikasi sesuai persyaratan yang tercantum dalam pengumuman. Kemudian hasil dari verifikasi atas berkas tersebut akan diumumkan sebagai peserta yang lolos seleksi administrasi. Pengumuman calon yang lolos pun akan dilakukan pada 24 Juli 2024.

Pilihan Editor: Disodorkan Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka: Saya Bisa Jadi Wakil Siapa Saja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hasto: Setelah Diperiksa KPK hingga Mengungkit Pidato Jokowi

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meninggalkan gedung KPK usai diperiksa sebagai saksi, di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Hasto diperiksa selama lebih dari 4 jam soal kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). TEMPO/Ilham Balindra
Hasto: Setelah Diperiksa KPK hingga Mengungkit Pidato Jokowi

Hasto Kristiyanto telah datang ke KPK pada Selasa, 20 Agustus 2024


Tim Penyidik KPK Dalami Transaksi Aset Abdul Gani Kasuba Lewat 4 Saksi

8 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
Tim Penyidik KPK Dalami Transaksi Aset Abdul Gani Kasuba Lewat 4 Saksi

Tim penyidik KPK telah memeriksa 4 saksi dalam kasus dugaan korupsi Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan pengusaha tambang Muhaimin Syarif.


Kasus Dugaan Korupsi DJKA, Penyidik KPK Periksa Satu Saksi dari Kementerian Perhubungan

10 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Dugaan Korupsi DJKA, Penyidik KPK Periksa Satu Saksi dari Kementerian Perhubungan

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa seorang pegawai Kementerian Perhubungan sebagai saksi dalam dugaan korupsi di lingkungan DJKA.


Janji Tuntaskan Kasus Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Tak Akan Gantung Status Tersangka Seumur Hidup

10 jam lalu

Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak umumkan Ketua KPK Firli Bahuri jadi tersangka pemerasan Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 22 November 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Janji Tuntaskan Kasus Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Tak Akan Gantung Status Tersangka Seumur Hidup

Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Ade Ary Simanjuntak mengatakan, polisi tidak akan menggantung status tersangka Firli Bahuri seumur hidup.


KPK Periksa Pegawai BUMN soal Korupsi PT ASDP Indonesia Ferry

10 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 1001 Tahun 2024 tentang larangan melakukan perjalanan keluar negeri terhadap 6 orang Warga Negara Indonesia dengan inisial SC, PNS, THL, NG, VAK dan FT selama 6 bulan dalam kasus dugaaan korupsi di PT Telkom. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Pegawai BUMN soal Korupsi PT ASDP Indonesia Ferry

Tim penyidik KPK memeriksa pegawai BUMN dalam kasus dugaan korupsi PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2019-2022. Dia didalami soal kondisi kapal bekas.


KPK Masih Telaah Skandal Demurrage Impor Beras Rp 294 Miliar

14 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Masih Telaah Skandal Demurrage Impor Beras Rp 294 Miliar

KPK masih menelaah soal kasus skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar.


KPK Periksa 12 Saksi di Kasus Abdul Gani Kasuba, Dalami soal Jual Beli Aset oleh Keluarga

14 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 12 Saksi di Kasus Abdul Gani Kasuba, Dalami soal Jual Beli Aset oleh Keluarga

Tim penyidik KPK telah memeriksa 12 saksi dalam kasus Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


Profil Ira Puspadewi Dirut ASDP yang Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi

1 hari lalu

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, saat ditemui di acara media gathering di kantornya, Jakarta pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Profil Ira Puspadewi Dirut ASDP yang Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Ira Puspadewi pernah berkarir selama lebih dari 17 tahun di perusahaan Amerika Serikat sebelum diajak Dahlan Iskan untuk bekerja di Indonesia.


Cerita Skandal Suap Impor Daging yang Pernah Seret Suswono Saat jadi Mentan Era SBY

1 hari lalu

Ketua MPP PKS Suswono saat memberi sambutan pada acara halal bihalal di GOR Pajajaran, Minggu 11 Juni 2023. ANTARA/Linna Susanti
Cerita Skandal Suap Impor Daging yang Pernah Seret Suswono Saat jadi Mentan Era SBY

Saat Suswono menjadi Menteri Pertanian di bawah kepemimpinan Presiden SBY, dia pernah dua kali dipanggil KPK.


Hasto Kristiyanto Mengaku Tak Ditanya Soal Aliran Dana Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

1 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi kuasa hukumnya bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 20 Agustu 2024. Hasto memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). TEMPO/Ilham Balindra
Hasto Kristiyanto Mengaku Tak Ditanya Soal Aliran Dana Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya hanya ditanya soal perkenalannya dengan salah satu terpidana kasus korupsi DJKA Kemenhub.