Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi memberi arahan kepada Prajurit Batalion Infantri Para Raider 330 Kostrad saat akan diberangkatkan dalam Satgas Pam (Pengamanan) perbatasan RI-Papua Nugini melalui Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Subekti

    Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi memberi arahan kepada Prajurit Batalion Infantri Para Raider 330 Kostrad saat akan diberangkatkan dalam Satgas Pam (Pengamanan) perbatasan RI-Papua Nugini melalui Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Ketua Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo harus turun tangan dalam membatasi peran TNI dalam konflik Papua.

    Menurut dia, seharusnya TNI tidak dapat turun tangan dalam mengatasi konflik di tanah tersebut. Apalagi jika konflik tersebut tidak membahayakan keamanan negara.

    Ray menilai, dalam menghadapi masyarakat Papua, yang menginginkan kemerdekaan, pemerintah harus mengedepankan negosiasi. Ia menilai tidak tepat jika TNI diturunkan, apalagi jika massanya hanya 30-40 orang.

    Rangkuti menilai itu sebagai tugas polisi, bukan TNI. "TNI harus ditarik dan difungsikan sebagaimana fungsinya dan peran polisi dimaksimalkan," kata Ray dalam konferensi pers “Solusi Tanah Papua Damai” di Graha Oikumene PGI, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016.

    Isu penyelesaian permasalahan hak asasi manusia di Papua kembali menyita perhatian publik, terutama di ranah Internasional. Hal ini seiring dengan dibawanya isu tersebut ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-71.

    BacaPantau Sidang La Nyalla, KPK: Ini Permintaan Kejaksaan

    Beberapa negara di wilayah Pasifik meminta Indonesia mengakhiri permasalahan HAM di Indonesia. Negara tersebut di antaranya Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshal, Tuvalu, dan Tonga.

    Menurut Ray, hanya presidenlah yang dapat membatasi peran TNI di tanah Papua. Apalagi dengan kondisi psikologis masyarakat Papua terhadap TNI, pemerintah seharusnya dapat lebih peka. Kalaupun TNI digunakan, harus dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan membahayakan NKRI. Itu pun, menurut dia, presiden perlu mengumumkan lebih dulu kepada publik. 

    SimakPanglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing

    Meskipun, peran polisi dalam ranah sipil perlu ditingkatkan dalam kasus di Papua. Ray mengakui hal ini masih memerlukan dukungan polisi, yaitu dengan adanya revolusi mental. Ray mengakui revolusi struktural telah dilakukan kepolisian. Namun, dari segi mentalitas, Ray menilai hal ini masih harus diperbaiki.

    Hal serupa diungkapkan rohaniwan Katolik, Romo Benny Susetyo, dalam diskusi tersebut. Menurut dia, sebaiknya aparat keamanan tidak langsung bereaksi keras terhadap permintaan rakyat Papua untuk merdeka. Alih-alih dengan upaya militer, Benny menekankan pentingnya pendekatan kultural dalam menyelesaikan konflik di Papua.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.