Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

image-gnews
Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi memberi arahan kepada Prajurit Batalion Infantri Para Raider 330 Kostrad saat akan diberangkatkan dalam Satgas Pam (Pengamanan) perbatasan RI-Papua Nugini melalui Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Subekti
Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi memberi arahan kepada Prajurit Batalion Infantri Para Raider 330 Kostrad saat akan diberangkatkan dalam Satgas Pam (Pengamanan) perbatasan RI-Papua Nugini melalui Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo harus turun tangan dalam membatasi peran TNI dalam konflik Papua.

Menurut dia, seharusnya TNI tidak dapat turun tangan dalam mengatasi konflik di tanah tersebut. Apalagi jika konflik tersebut tidak membahayakan keamanan negara.

Ray menilai, dalam menghadapi masyarakat Papua, yang menginginkan kemerdekaan, pemerintah harus mengedepankan negosiasi. Ia menilai tidak tepat jika TNI diturunkan, apalagi jika massanya hanya 30-40 orang.

Rangkuti menilai itu sebagai tugas polisi, bukan TNI. "TNI harus ditarik dan difungsikan sebagaimana fungsinya dan peran polisi dimaksimalkan," kata Ray dalam konferensi pers “Solusi Tanah Papua Damai” di Graha Oikumene PGI, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016.

Isu penyelesaian permasalahan hak asasi manusia di Papua kembali menyita perhatian publik, terutama di ranah Internasional. Hal ini seiring dengan dibawanya isu tersebut ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-71.

BacaPantau Sidang La Nyalla, KPK: Ini Permintaan Kejaksaan

Beberapa negara di wilayah Pasifik meminta Indonesia mengakhiri permasalahan HAM di Indonesia. Negara tersebut di antaranya Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshal, Tuvalu, dan Tonga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ray, hanya presidenlah yang dapat membatasi peran TNI di tanah Papua. Apalagi dengan kondisi psikologis masyarakat Papua terhadap TNI, pemerintah seharusnya dapat lebih peka. Kalaupun TNI digunakan, harus dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan membahayakan NKRI. Itu pun, menurut dia, presiden perlu mengumumkan lebih dulu kepada publik. 

SimakPanglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing

Meskipun, peran polisi dalam ranah sipil perlu ditingkatkan dalam kasus di Papua. Ray mengakui hal ini masih memerlukan dukungan polisi, yaitu dengan adanya revolusi mental. Ray mengakui revolusi struktural telah dilakukan kepolisian. Namun, dari segi mentalitas, Ray menilai hal ini masih harus diperbaiki.

Hal serupa diungkapkan rohaniwan Katolik, Romo Benny Susetyo, dalam diskusi tersebut. Menurut dia, sebaiknya aparat keamanan tidak langsung bereaksi keras terhadap permintaan rakyat Papua untuk merdeka. Alih-alih dengan upaya militer, Benny menekankan pentingnya pendekatan kultural dalam menyelesaikan konflik di Papua.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

22 Mei 2017

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat kembali membuka pendaftaran calon peserta Ekspedisi NKRI 2017.


Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

25 April 2016

Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam forum Mahasiswa peduli Rakyat Papua, menggelar Aksi Unjuk Rasa di depan Monumen Pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulsel, 10 Oktober 2015. Dalam Aksinya mereka meminta kepada pemerintah Jokowi-JK, menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di Papau dan membuka ruang demokrasi bagi rakyat papua. TEMPO/Iqbal Lubis
Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

Ada dua cara penyelesaian: pertama, dengan pendekatan politis; dan kedua, dengan pendekatan hukum.


BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

9 Februari 2016

Kepala BIN Letjen (Purn) Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto
BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas tetap harus ada.


Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

28 Desember 2015

TEMPO/ Machfoed Gembong
Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

TNI Angkatan Darat juga menyiagakan intelijen untuk pencegahan dini serangan lanjutan.


Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

7 September 2015

Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

Menurut Komnas HAM, hampir setiap minggu terjadi kasus kekerasan di Papua.


Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

4 September 2015

Seorang mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua berorasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

Para mahasiswa yang berdemo mengingatkan Jokowi kalau jumlah rakyat Papua yang terbunuh sejak 1 Mei 1963 mencapai 500 ribu jiwa.


TNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

28 Agustus 2015

Prajurit TNI berjaga di kawasan Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua, (16/11). Wilayah tersebut memang kerap mengalami gangguan keamanan. ANTARA/Andika Wahyu
TNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

Penembakan itu dilakukan dua pemuda mabuk yang belakangan diketahui anggota TNI di Mimika


Anak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung  

14 Agustus 2015

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMA) Lenis Kogoya (kanan) meletakkan batu pertama pembangunan pasar Praha, Sentani, Jayapura, 28 Desember 2014. Dalam kunjungan kerjanya di Papua ini, Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan pasar di Papua yang dipusatkan di pasar Praha Sentani, Kabupaten Jayapura. ANTARA/Evarukdijati
Anak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung  

Staf Khusus Presiden Jokowi untuk urusan Papua ingin memboyong anak-anak Papua belajar sampai sarjana di Bandung.


KSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016

30 Mei 2015

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo, beri keterangan pers usai Rapat Pimpinan TNI AD, di Balai Kartini, Jakarta, 8 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
KSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016

Nama Kodam baru di Papua belum ditentukan. Penetapan nama diserahkan pada masyarakat Papua.


TNI AD Segera Bangun Jalan di Papua  

25 Oktober 2013

Ilustrasi Tentara Nasional Indonesia. Tempo/Suryo Wibowo
TNI AD Segera Bangun Jalan di Papua  

TNI AD sudah menerjunkan tim survei dan mempersiapkan proyek ini dengan matang.