Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

image-gnews
Kepala BIN Letjen (Purn) Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala BIN Letjen (Purn) Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengatakan, sepanjang 2015, setidaknya puluhan kasus penembakan terjadi di Papua. ”Ada 20 kasus penembakan sepanjang tahun lalu,” katanya saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Selasa, 9 Februari 2016.

Ia menjelaskan, kasus itu di antaranya terjadi di Puncak Jaya sebanyak 6 kali; Mimika 3 kali; Erom dan Yapen 2 kali; Yapen 1 kali; serta beberapa tempat lain sebanyak 1 kali. Meski begitu, bekas Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pemerintah terus melakukan soft approach atau pendekatan dengan mengutamakan dialog terhadap para separatis.

Sutiyoso atau akrab disapa Bang Yos menuturkan sudah ada beberapa separatis yang menyerahkan diri beserta senjata yang mereka miliki sebanyak enam pucuk senjata. Ia mengungkapkan, tindakan tegas dan keras baru digunakan jika soft approach yang dilakukan pemerintah tak direspons.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, meski pendekatan secara lunak dengan mengutamakan dialog dan upaya meningkatkan kesejahteraan terus dilakukan, pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas tetap harus ada.

Luhut menegaskan, jika ada orang yang melanggar hukum, harus tetap dihukum. Ia mengungkapkan tak akan pandang bulu dalam menindak tegas orang-orang yang melanggar hukum di Papua. ”Polri, TNI, BIN, kami intensifkan operasi di sana untuk jaga keamanan,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sutiyoso menjelaskan, urusan penegakan hak asasi manusia (HAM) juga dijalankan di Papua sambil menjelaskan bahwa jika ada kasus yang belum selesai, hal itu merupakan hal yang wajar karena sedang dalam penyelesaian. ”Amerika pun banyak kurangnya,” tuturnya.

DIKO OKTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

21 jam lalu

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ditemui usai pertemuan Prabowo Subianto dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.


Wakil Menko Polkam Minta BIN Gelar Operasi Intelijen Terpadu Menjelang Pilkada Serentak

5 hari lalu

Politikus Golkar Lodewijk Frederick Paulus tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang bakal menjadi Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga Negara. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Menko Polkam Minta BIN Gelar Operasi Intelijen Terpadu Menjelang Pilkada Serentak

Operasi BIN menjelang perhelatan pilkada agar tercipta sistem peringatan dini yang bisa segera diatasi.


Ketua DPR Minta Herindra Bekerja secara Netral sebagai Kepala BIN

20 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, mendampingi calon Kepala Badan Intelijen Negara, Muhammad Herindra, usai menggelar uji kepatutan dan kelayakan Kepala BIN di ruang sidang Komisi I DPR, Rabu, 16 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Ketua DPR Minta Herindra Bekerja secara Netral sebagai Kepala BIN

DPR meminta BIN di bawah kepemimpinan Muhammad Herindra bekerja secara netral.


Jokowi: Pemberhentian Budi Gunawan sebagai Kepala BIN Permintaan Prabowo

20 hari lalu

Presiden Jokowi membagikan kaos kepada warga saat peresmian Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang, Selasa, 15 Oktober 2024. ANTARA/Fransisco Carolio
Jokowi: Pemberhentian Budi Gunawan sebagai Kepala BIN Permintaan Prabowo

Sebelum memberhentikan Budi Gunawan dari posisi Kepala BIN, Jokowi mengaku telah berkomunikasi dengan Prabowo.


Daftar Kepala BIN dari Era Reformasi Hingga Sekarang, Muhammad Herindra Jadi Calon Baru

20 hari lalu

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono berpose didepan awak wartawan setelah menerima nomor urut partai peserta pemilu 2019 di kantor KPU RI, Jakarta, 13 April 2018. Penetapan PKPI sebagai peserta pemilu 2019 merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan PKPI atas KPU.  TEMPO/Muhammad Hidayat
Daftar Kepala BIN dari Era Reformasi Hingga Sekarang, Muhammad Herindra Jadi Calon Baru

Berikut daftar kepala BIN dari era Reformasi tahun 1998 hingga 2024. Terakhir, ada Herindra yang diproyeksikan bakal jadi kepala BIN.


DPR Setujui Muhammad Herindra Dilantik sebagai Kepala BIN

20 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra, sebelum mengikuti fit and proper test sebagai Kepala BIN di Dewen Perwakilan Rakyat, Rabu, 16 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
DPR Setujui Muhammad Herindra Dilantik sebagai Kepala BIN

DPR menyatakan Muhammad Herindra memenuhi syarat sebagai Kepala BIN. DPR akan mengesahkan hasil uji kelayakan tersebut dalam rapat paripurna.


DPR Kebut Porses Pengangkatan Kepala BIN Herindra Sebelum Presiden Jokowi Lengser

20 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Kebut Porses Pengangkatan Kepala BIN Herindra Sebelum Presiden Jokowi Lengser

Hasil fit and proper test terhadap calon Kepala BIN Herindra akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum Presiden Jokowi lengser.


Herindra Jalani Uji Kelayakan Kepala BIN di DPR Siang Ini

20 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Herindra Jalani Uji Kelayakan Kepala BIN di DPR Siang Ini

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, akan menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, siang ini.


DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala BIN Herindra Besok Pagi

21 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala BIN Herindra Besok Pagi

Puan Maharani mengungkapkan, nama Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden pada 10 Oktober 2024.


Soal Program River Way Ridwan Kamil, Elisa Rujak: Urgensinya Apa?

21 hari lalu

Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil saat melakukan agenda kampanye dengan bertemu Pengusaha Pejuang Bersatu di Kawasan SCBD, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2024.Pada agenda ini Ridwan Kamil menerima deklarasi dukungan Pengusaha Pejuang Bersatu. TEMPO/Ilham Balindra
Soal Program River Way Ridwan Kamil, Elisa Rujak: Urgensinya Apa?

Elisa mengatakan program river way yang diusulkan Ridwan Kamil diterapkan di Jakarta memperlihatkan ketidakpahaman atas konteks lingkungan.