Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

image-gnews
Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan ada lima kasus penembakan yang menewaskan dan melukai lebih dari lima warga sipil di Papua dalam satu tahun terakhir yang mengindikasikan ekskalasi kekerasan militeristik semakin kuat di provinsi paling timur itu.

Menurut anggota Komnas HAM Natalius Pigai, lima kasus kekerasan oleh aparat keamanan itu adalah:
1. Kasus penembakan di Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014.
2. Kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015.
3. Kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015.
4. Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015.
5. Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015.

"Selain lima kasus, hampir setiap minggu terjadi kekerasan yang menewaskan sedikitnya satu orang di Papua," kata Natalius kepada Tempo hari ini, 7 September 2015.

Menurut Natalius, kasus-kasus itu terjadi sebagai dampak dari pembangunan integrasi Papua dengan pendekatan keamanan yang justru menimbulkan pelanggaran HAM. Selain itu, berbagai kasus justru membuat kebencian masyarakat Papua kepada pemerintah semakin menguat.

Karena itu, Komnas HAM mempertanyakan apakah kekerasan aparat keamanan ini dirancang atau spontanitas aparat. "Ini perlu perhatian Presiden Jokowi," ujar Natalius.

Komnas HAM, ujar Natalius, meminta pendekatan keamanan diubah menjadi pendekatan prosperiti atau demiliterisasi di Papua.

(Baca: Malam Ini Komnas HAM Terbang ke Timika, Kasus Apa?)

Sebelumnya, Uskup Timika Mgr. John Philip Saklil menjelaskan telah terjadi sejumlah aksi kekerasan terhadap kemanusiaan yang brutal dilakukan oleh anggota TNI maupun Polri di wilayah Keuskupan Timika.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Aksi kekerasan yang hingga saat ini tidak ditangani secara tuntas," kata Mgr. John Philip dalam pernyataan persnya akhir Agustus lalu. Berikut kasus aksi kekerasan aparat TNI dan Polri yang terjadi di wilayah kerja Keuskupan Timika sejak Desember 2014 hingga Juli 2015:

1. Tanggal 07-08 Desember 2014 di Enarotali (Paniai), terjadi penembakan oleh aparat gabungan (TNl dan Polri) ke arah kerumunan warga sipil di Lapangan Karel Gobay. Kejadian ini menewaskan tiga pelajar SMU dan melukai sepuluh orang lainnya.

2. Tanggal 26 Juni 2015 di Ugapuga (Dogiyai),  terjadi serangan senjata oleh aparat TNI terhadap sekelompok anak muda pada malam hari. Kejadian ini menewaskan satu pemuda dan mencederai satu pemuda lainnya (luka bekas tikaman sangkur di lengan kiri)

3. Tanggal 17 Juli 2015 di Bilogai (lntan Jaya), terjadi penyerangan yang dilakukan oleh enam anggota Brimob terhadap seorang pemuda. Pemuda ini dianiaya, bahkan ditembak di kakinya.

4. Tanggal 17 Juli 2015 di Tolikara. Selain terbakarnya sebuah musala, ada juga korban penembakan yang menewaskan satu orang dan mencederei sembilan orang lainnya. Pelakunya adalah pasukan gabungan (TNI/POLRI). Terbakarnya musalah sudah ditangani hingga tuntas, tetapi soal korban penembakan rupanya sudah dipetieskan.

MARIA RITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.


Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Ilustrasi pasung. Shutterstock
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.


Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

14 November 2017

Akhirilah Kekerasan Negara di Papua
Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua.


Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

4 Oktober 2017

Mohammad Choirul Anam. ANTARA FOTO
Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

Anggota Komnas HAM terpilih Muhammad Choirul Anam menyatakan komitmennya membongkar kasus pembunuhan Munir.


Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM  

18 September 2017

Massa yang mengepung Gedung LBH Jakarta terlibat bentrok di depan Gedung LBH Jakarta, 18 September 2017. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata saat massa mulai ricuh dan memaksa merangsek masuk ke dalam gedung LBH Jakarta. TEMPO/Subekti.
Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM  

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan kantor LBH Jakarta sudah dikosongkan. Ada tiga atau empat orang yang sakit saat evakuasi.


Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

20 Agustus 2017

Ketua Perempuan AMAN Devi Anggraini (kanan), Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron (tengah), dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda, Ananda Moersid (kiri) dalam diskusi HAM dan Kebudayaan di Museum Tekstil Jakarta, 20 Agustus 2017. TEMPO/Danang Firmanto
Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan ada sedikitnya 20 rekomendasi yang kemungkinan bakal ditolak atau menjadi catatan oleh Indonesia.


Ini Kata Komnas HAM Soal Negara Punya 3 Mandat Pelestarian Budaya

20 Agustus 2017

Ketua Perempuan AMAN Devi Anggraini (kanan), Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron (tengah), dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda, Ananda Moersid (kiri) dalam diskusi HAM dan Kebudayaan di Museum Tekstil Jakarta, 20 Agustus 2017. TEMPO/Danang Firmanto
Ini Kata Komnas HAM Soal Negara Punya 3 Mandat Pelestarian Budaya

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyebutkan negara memiliki tiga mandat berkaitan dengan upaya pelestarian kebudayaan.


Komnas HAM Masih Selidiki Kasus Dukun Santet 1998-1999  

10 Agustus 2017

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoirin, memberikan keterangan kepada awak media hasil audit HAM 11 tahun bencana lumpur Lapindo, di Gedung Komnas HAM, Jakarta, 29 Mei 2017. Komnas HAM menyatakan hasil audit HAM atas tanggungjawab negara dan perusahaan dinilai gagal atas upaya pemulihan korban dampak semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Komnas HAM Masih Selidiki Kasus Dukun Santet 1998-1999  

Komnas HAM masih menyelidiki kasus pembantaian dukun santet 1998-1999.