Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi

    Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan ada lima kasus penembakan yang menewaskan dan melukai lebih dari lima warga sipil di Papua dalam satu tahun terakhir yang mengindikasikan ekskalasi kekerasan militeristik semakin kuat di provinsi paling timur itu.

    Menurut anggota Komnas HAM Natalius Pigai, lima kasus kekerasan oleh aparat keamanan itu adalah:
    1. Kasus penembakan di Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014.
    2. Kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015.
    3. Kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015.
    4. Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015.
    5. Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015.

    "Selain lima kasus, hampir setiap minggu terjadi kekerasan yang menewaskan sedikitnya satu orang di Papua," kata Natalius kepada Tempo hari ini, 7 September 2015.

    Menurut Natalius, kasus-kasus itu terjadi sebagai dampak dari pembangunan integrasi Papua dengan pendekatan keamanan yang justru menimbulkan pelanggaran HAM. Selain itu, berbagai kasus justru membuat kebencian masyarakat Papua kepada pemerintah semakin menguat.

    Karena itu, Komnas HAM mempertanyakan apakah kekerasan aparat keamanan ini dirancang atau spontanitas aparat. "Ini perlu perhatian Presiden Jokowi," ujar Natalius.

    Komnas HAM, ujar Natalius, meminta pendekatan keamanan diubah menjadi pendekatan prosperiti atau demiliterisasi di Papua.

    (Baca: Malam Ini Komnas HAM Terbang ke Timika, Kasus Apa?)

    Sebelumnya, Uskup Timika Mgr. John Philip Saklil menjelaskan telah terjadi sejumlah aksi kekerasan terhadap kemanusiaan yang brutal dilakukan oleh anggota TNI maupun Polri di wilayah Keuskupan Timika.

    "Aksi kekerasan yang hingga saat ini tidak ditangani secara tuntas," kata Mgr. John Philip dalam pernyataan persnya akhir Agustus lalu. Berikut kasus aksi kekerasan aparat TNI dan Polri yang terjadi di wilayah kerja Keuskupan Timika sejak Desember 2014 hingga Juli 2015:

    1. Tanggal 07-08 Desember 2014 di Enarotali (Paniai), terjadi penembakan oleh aparat gabungan (TNl dan Polri) ke arah kerumunan warga sipil di Lapangan Karel Gobay. Kejadian ini menewaskan tiga pelajar SMU dan melukai sepuluh orang lainnya.

    2. Tanggal 26 Juni 2015 di Ugapuga (Dogiyai),  terjadi serangan senjata oleh aparat TNI terhadap sekelompok anak muda pada malam hari. Kejadian ini menewaskan satu pemuda dan mencederai satu pemuda lainnya (luka bekas tikaman sangkur di lengan kiri)

    3. Tanggal 17 Juli 2015 di Bilogai (lntan Jaya), terjadi penyerangan yang dilakukan oleh enam anggota Brimob terhadap seorang pemuda. Pemuda ini dianiaya, bahkan ditembak di kakinya.

    4. Tanggal 17 Juli 2015 di Tolikara. Selain terbakarnya sebuah musala, ada juga korban penembakan yang menewaskan satu orang dan mencederei sembilan orang lainnya. Pelakunya adalah pasukan gabungan (TNI/POLRI). Terbakarnya musalah sudah ditangani hingga tuntas, tetapi soal korban penembakan rupanya sudah dipetieskan.

    MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.