Minggu, 22 September 2019

Jalan Keluar Menuju Kesejahteraan Indonesia

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bangsa yang besar dan maju kembali pada budaya dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu.

    Bangsa yang besar dan maju kembali pada budaya dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu.

    INFO MPR - Demokrasi seharusnya melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Tapi ini tidak terjadi. Demokrasi yang sekarang adalah demokrasi semu karena pertalian yang erat antara demokrasi dan pemilik modal. Demikian sepenggal orasi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam Dies Natalis ke-51 Universitas Lampung.

    Orasi disampaikan dalam rapat luar biasa Senat Universitas Lampung yang dipimpin Rektor Universitas Lampung Prof Dr Ir Hasriadi Mat Akin, MP di Aula Serbaguna Kampus Universitas Lampung, Bandar Lampung, Kamis, 22 September 2016.

    Membawakan orasi berjudul “Fenomena Ketimpangan dan Tantangan Penguatan Konstitusi Negara”, Zulkifli mengatakan, selama 18 tahun demokrasi terbuka, demokrasi malah melahirkan kepala daerah bermasalah. “Dari 500-an kepala daerah, 300 di antaranya tersangkut kasus hukum dan masuk penjara," ujarnya.

    Selama 18 tahun demokrasi terbuka, menurut dia, terjadi kesenjangan yang semakin jauh. “Indeks Gini Ratio kita sudah 0,41. Sebanyak 1 persen orang kaya menguasai 50 persen uang. Sebanyak 2 persen orang kaya menguasai 90 persen tanah,” katanya.

    Lebih lanjut, Zulkifli menyatakan, pada demokrasi sekarang ini terjadi perselingkuhan dengan pemilik uang. “Karena itu, demokrasi kita menjadi sangat mahal dan terjadilah kesenjangan. Kesenjangan ini menjadi ancaman nyata karena akan menimbulkan instabilitas,” tuturnya.

    Sebagai jalan keluarnya, kata Zulkifli, Indonesia harus kembali pada nilai-nilai dan jati diri sebagai pegangan bangsa. “Kita sudah memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dalam empat konsensus berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika),” ucapnya.

    Mengutip Adam Smith, Zulkifli mengatakan, sebuah bangsa bisa maju tidak semata karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga memiliki nilai-nilai. “Bangsa yang besar dan maju kembali pada budaya dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.