Kasus Gatot, Reza Artamevia Akhirnya Penuhi Panggilan Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reza Artamevia dan Gatot Brajamusti. TEMPO, Antara

    Reza Artamevia dan Gatot Brajamusti. TEMPO, Antara

    TEMPO.COJakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya akan memeriksa artis Reza Artamevia terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal Gatot Brajamusti hari ini, Rabu, 14 September 2016. Selain Reza, polisi memastikan akan memeriksa sutradara film Azrax, Dedi Setiadi.

    Kepala Sub-Direktorat Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budi Hermanto memastikan keduanya akan hadir setelah sebelumnya dua kali mangkir. "Setelah mereka berulang kali absen dengan berbagai alasan, hari ini kami pastikan mereka datang," ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu, 14 September.

    Baca: Reza & Isteri Gatot Diduga Ikut Pesta Makanan Jin, Benarkah?  

    Budi juga mengatakan bahwa Dedi telah datang sekitar pukul 09.00. "RA semalam mengkonfirmasi akan datang pukul 10.00," katanya.

    Budi mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan seputar senjata api Gatot yang diakui digunakan sebagai properti film Azrax. Untuk Dedi, penyidik menyiapkan 26 pertanyaan. Sedangkan untuk Reza, yang ikut berperan dalam film itu, polisi menyiapkan 27 pertanyaan.

    Baca: Gatot Brajamusti Terancam Dijerat Hukuman Kebiri, Jika..."

    “Keterangan keduanya sangat kami butuhkan. Sebab, mereka dianggap tahu tentang properti dalam pembuatan film itu,” tutur Budi.

    Film Azrax merupakan film yang diproduksi Gatot Brajamusti pada 2010. Selain Reza Artamevia, Elma Theana, dan Gatot Brajamusti, Nadine Chandrawinata juga berperan dalam film yang dirilis pada 2013 itu. 

    INGE KLARA

    Baca Juga: 
    Egi John Ancam Sebar Video, Marshanda: Dia Marah Karena...  
    Paedofil Tua Asal Australia di Bali Dituntut 16 Tahun Penjara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.