Curah Hujan Tinggi, Pemerintah Siagakan Alat Berat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi banjir. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi banjir. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan curah hujan tinggi akan terjadi hingga Februari 2017. Terkait dengan kondisi tersebut, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lolly Martina Martief mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait baik secara struktural maupun nonstruktural.

    "Kemarin kami rapat bersama di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait dengan kesiapsiagaan penanganan banjir,” kata Lolly melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 6 September 2016.

    Lolly mengatakan telah menginventarisasi alat berat yang siap digunakan sebagai bagian tanggap darurat. Alat berat tersebut, kata dia, tersebar di 33 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta Balai Wilayah Sungai (BWS) di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, Lolly menyampaikan bahwa saat ini secara keseluruhan daerah rawan genangan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sudah berkurang dari 78 daerah rawan genangan pada 2012 menjadi 23 daerah rawan genangan pada 2016.

    “Di Jakarta dari 78 daerah rawan genangan sudah berkurang menjadi 23 rawan genangan, salah satunya karena adanya KBT (Kanal Banjir Timur) yang mengurangi 15 daerah rawan genangan,” katanya.

    Sementara itu, program penanganan jangka panjang masih akan terus dilakukan, di antaranya penyelesaian pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke KBT, pembangunan polder Kali Mati, normalisasi dan penguatan tanggul Kali Bekasi, normalisasi Kali Ciliwung, JEDI Paket 6 Sunter dan West Canal Floodway, Paket 2A Cengkareng Floodway dan Paket 2B Lower Sunter, serta normalisasi Kali Cisadane.

    INGE KLARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.