Hampir Sebulan Jadi Menteri, Asman Mengaku Sering Lembur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TEMPO/Subekti

    Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, sejak terpilih menjadi menteri, ia dan para deputinya sering pulang malam. “Lebih banyak lemburnya, yang penting kerjaan selesai,” katanya saat ditemui Tempo di kantornya, Kamis malam, 18 Agustus 2016.

    Menteri yang belum genap sebulan menjabat itu mengatakan jadwalnya fleksibel. Asman mengusahakan datang ke kantor pukul 07.00. Namun ia mengaku tidak selalu datang pada jam tersebut karena menyesuaikan kebutuhan, misalnya ada dinas luar.

    Asman mulai memahami tugas dan wewenangnya sebagai menteri. Saat ini ia akan mendorong penerapan e-budgeting serta e-government untuk mempercepat kinerja. Selain itu, sistem pelayanan publik menjadi fokus utamanya.

    Baca Juga: 3 Orang ini Sedang Ramai Diperbincangkan Netizen

    Disinggung soal moratorium pegawai negeri sipil, Asman enggan berkomentar banyak. Menurut dia, kebijakan itu masih dikaji. “Kalau saya, konsentrasi pelayanan dulu, sama penerapan e-budgeting, e-government, segala macam itulah,” tuturnya saat ditemui pukul 22.00.

    Setelah dilantik menjadi menteri pada 27 Juli 2016, Asman menegaskan siap mempercepat penerapan sistem anggaran elektronik atau e-budgeting. Program itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pertama yang diikuti Asman.

    Simak: Jika Mega Dukung Ahok, Begini Cara PDIP Meredam Pembangkang

    Menurut Asman, Presiden Joko Widodo berujar, Kementerian PANRB merupakan mesin birokrasi pemerintahan yang tidak boleh berhenti. Kalau sekarang sudah berjalan, ke depan harus lebih cepat.

    DANANG FIRMANTO, REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.