RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2016  

Reporter

Aliansi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual tuntut Pemerintah sahkan RUU PKS di YLBHI Jakarta, 3 Mei 2016. TEMPO/Abdul Azis

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Kesepakatan itu diambil dalam rapat Baleg DPR, Rabu, 25 Mei 2016.

"Kami sudah menyampaikan alasan dan urgensi untuk bisa memasukkannya dalam prioritas," ucap Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Totok mengatakan, langkah selanjutnya, Baleg akan segera melakukan rapat koordinasi dengan komisi-komisi untuk menampung semua usul terkait dengan RUU tersebut. "RUU ini tentu tidak bisa secara pragmentatif atau sepotong-sepotong melihat aspek kekerasan seksual," ujar politikus Partai Amanat Nasional ini.

BacaKaryawati Dibunuh Pakai Gagang Cangkul, Ini Kronologinya

Ia menuturkan fokus perhatian dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah pencegahan terhadap kekerasan seksual dan pemberian sanksi yang adil. Selain itu, RUU tersebut membahas mengenai rencana sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. "RUU ini harus dibuat dengan komprehensif dan adil dalam norma-normanya," ucap Totok.

Dalam pembahasan RUU ini, Totok mengatakan ada beberapa kementerian dan lembaga yang akan dilibatkan, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian RI. "Kami undang semuanya. Kalangan perguruan tinggi juga," ujarnya.

Baca juga:Nasib NR, Diperkosa 5 Orang, Kini Tinggal di Kandang Bebek

Totok menuturkan, dalam waktu dekat, akan digelar rapat koordinasi dengan pemerintah untuk membahas perubahan Prolegnas 2016. "Secepatnya, minggu depan sudah Juni. Dalam masa sidang ini, pembahasan perubahan Prolegnas harus selesai," ucapnya. Dia berharap Dewan mulai membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam masa sidang DPR sekarang ini.

GHOIDA RAHMAH







Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

1 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

2 hari lalu

KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat suap soal pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.


Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

2 hari lalu

Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat kasus suap. Statusnya belum ditentukan oleh KPK.


Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

2 hari lalu

Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

KPK membenarkan penangkapan seorang kepala daerah di Jawa Tengah, namun tak menyebutkan nama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

Sekjen DPR tak bisa memastikan apakah peristiwa yang terjadi di sekitar gerbang belakang Kompleks DPR adalah operasi penangkapan Bupati Pemalang.


Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

3 hari lalu

Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

Partai Buruh menargetkan dapat kursi di Senayan dan kepala daerah. Ditargetkan bisa meraih 6,5 juta suara untuk lolos parlimentary threshold.


Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

3 hari lalu

Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto tak terima jika lembaganya dituding diam saja dalam kasus Brigadir J. Dia menyebut Mahfud Md menteri komentator.


Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

4 hari lalu

Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh yang digelar hari ini di depan Gedung DPR.


Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

4 hari lalu

Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh di Gedung DPR hari ini.


Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

4 hari lalu

Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

Massa buruh mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR.