Menteri Siti Nurbaya Gandeng Akademikus Atasi Perubahan Iklim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Bogor - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan serta menerapkan hasil riset terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Menurut dia, hasil riset itu dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

    Hal itu disampaikan Siti saat menghadiri acara Lokakarya Nasional Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke Dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Riset Nasional. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti bersama IPB, UI, ITB, dan UGM, serta bekerja sama dengan Kementerian LHK dan UNDP serta Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK) pada Selasa, 10 Mei 2016 di IPB International Convention Center, Bogor.

    "Sebab, perubahan iklim dan dampaknya sudah nyata terjadi di muka bumi ini," ujar Siti Nurbaya melalui siaran pers yang diterima Tempo. 

    Siti menuturkan dampak perubahan iklim yang telah terjadi antara lain hilangnya pulau di kawasan Pasifik akibat naiknya muka air laut. Karenanya, 350 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, ia menyebutkan dampak lain, seperti banjir dan badai laut serta turbulensi pesawat yang kian sering terjadi akhir-akhir ini.

    "Karena itu, peran akademikus dan lembaga riset dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan," katanya.

    Siti juga menyatakan, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, dibutuhkan peran akademikus. Pasalnya, agenda perubahan iklim di seluruh dunia sangat jelas memerlukan dukungan keilmuan.

    Kementerian LHK, selaku Focal Point untuk UNFCCC, kata Siti, telah menyusun serangkaian rencana dalam rangka ratifikasi Paris Agreement melalui proses aspiratif. Proses tersebut sangat memerlukan peranan akademikus dan stakeholder.

    Untuk memfasilitasi akademikus dan stakeholder dalam upaya pelembagaan mainstream perubahan iklim, Kementerian LHK mengembangkan agenda dan forum diskusi Pojok Iklim dan Balai Kliring.

    "Kedua forum ini akan menjembatani banyak hal, seperti dokumen politik internasional dan aktualisasi kerja di lapangan, terminologi scientific dan hal-hal riil di masyarakat, terminologi dan metode ilmiah, serta implementasi keseharian," katanya.

    INGE KLARA SAFITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.