Makassar Wajibkan PNS Salat Berjamaah di Masjid

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Cheryl Ravelo

    REUTERS/Cheryl Ravelo

    TEMPO.CO, Makassar - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil yang beragama Islam untuk salat berjamaah di masjid. Tidak hanya itu, setiap kepala satuan kerja perangkat daerah yang beraga Islam juga wajib memberikan ceramah singkat di masjid.

    “Untuk memberikan ruang rohani bagi pegawai agar bisa menyelesaikan masalah seberat apapun,” kata Mohammad Ramdhan Pomanto usai salat berjamaah di masjid kantor Balai Kota Makassar, Senin, 11 Januari 2016.

    Danny, sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, imbauan ini juga bertujuan melatih PNS lebih disiplin. Jangan karena sering terlambat salat, pekerjaan mereka juga terlambat. “Saatnya masjid dimakmurkan,” katanya.

    Untuk menarik PNS salat berjamaah, Danny berjanji akan memperbaiki fasilitas masjid. Seperti menambah mesin penyejuk ruangan, akses jalan dari lantai dua kantor balai kota, dan fasilitas lain yang bisa membuat nyaman beribadah. “Tapi jangan sampai ada yang tidur di masjid,” kata Danny.

    Bagi kepala satuan kerja yang ingin menyampaikan ceramah singkat, materinya disesuaikan dengan disiplin ilmu atau tugasnya di SKPD. “Tambahkan saja dengan ayat Al Quran yang berhubungan,” kata Danny.

    Dalam bekerja, PNS diminta tidak hanya mengharapkan hasil. “Tapi harus ada keberkahan dari setiap pekerjaan. Makanya harus selalu berdoa kepada Allah,” kata Danny.

    Kepala Bagian Kesejahteran Rakyat Pemerintah Kota Makassar H.A. Kamaruddin Munde mengatakan sudah menyiapkan surat edaran Wali Kota Makassar tentang imbauan salat berjamaah bagi seluruh pegawai yang beragama Islam. “Jadwal ceramah juga akan kami atur,” kata Kamaruddin.

    Kamaruddin mengatakan, imbauan ini sangat bagus karena demi kepentingan PNS, bukan Pemerintah Kota Makassar. “Kalau sudah beribadah, maka pekerjaan akan lancar karena tidak ada lagi beban yang dipikirkan saat bekerja,” katanya.

    MUHAMMAD YUNUS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.