Kebakaran Hutan Riau, 5 Perusahaan Memenuhi Unsur Pidana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas bersama gajah berpatroli kebakaran di pedalaman hutan Provinsi Riau, 19 November 2015. Gajah digunakan petugas untuk berpatroli sekaligus membantu memadamkan kebakaran hutan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Petugas bersama gajah berpatroli kebakaran di pedalaman hutan Provinsi Riau, 19 November 2015. Gajah digunakan petugas untuk berpatroli sekaligus membantu memadamkan kebakaran hutan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Kepolisian Daerah Riau menyatakan lima perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan di Riau memenuhi unsur pidana. Polisi saat ini sedang menyelidiki 18 perusahaan yang diduga membakar hutan.

    Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo mengatakan satu perusahaan, PT LIH, berkasnya bahkan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. “Satu perusahaan lagi, yakni PT PLM bakal menyusul tahap P21,” kata Guntur kepada Tempo, Rabu, 6 Januari 2016.

    Adapun lima perusahaan tersebut adalah  LIH, PLM, PU, WSWI, dan RJU. “Sedangkan 13 perusahaan lainnya masih dalam penyelidikan, ada yang belum cukup bukti, dan ada juga yang tidak bersalah karena lahan yang terbakar akibat okupasi masyarakat,” ujar Guntur.

    Guntur membantah kinerja kepolisian berjalan lamban dalam menangani kasus kebakaran hutan di lahan konsesi perusahaan. Menurut Guntur, proses penyidikan maupun penyelidikan 18 perusahaan berjalan lancar tanpa ada kendala yang prinsipil.

    Hanya saja, Guntur menambahkan, proses penyelidikan kasus kebakaran hutan terbilang sulit karena membutuhkan keterangan ahli di lapangan. “Ini pidana khusus, berbeda dengan pidana konvensional,” ujarnya.

    Menurut Guntur, peroalan yang dihadapi oleh polisi adalah saksi ahli kebakaran hutan yang jumlahnya terbatas. Sejauh ini hanya ada dua orang saksi ahli yang direkomendasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kasus kebakaran hutan di Indonesia. Keduanya yakni Bambang Hero Suharjo dan Basuki Wasis.

    Kepolisian Daerah Riau perlu mengantre menunggu giliran lantaran kedua saksi ahli itu juga dibutuhkan oleh kepolisian daerah lainnya yang juga menangani kasus kebakaran hutan dan lahan.

    Keterangan saksi ahli sangat dibutuhan oleh penyidik untuk menentukan pasal berlapis yang bakal dikenakan untuk perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Baik itu undang-undang kehutanan maupun lingkungan hidup. “Belum lagi penyidikan lapangan yang membutuhkan waktu lama dan menunggu hasil laboratorium forensik,” ujar Guntur.

    Kepolisian Daerah Riau menangani 71 kasus kebakaran hutan dalam peristiwa kabut asap yang melanda Riau tahun 2015 lalu. Sebanyak 53 tersangka dari perorangan dan lima tersangka dari korporasi. Sebanyak 16 kasus masih dalam tahap penyidikan, satu kasus P21 dan satu kasus tahap I.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.