KKP Tak Terpengaruh Insiden Perbatasan RI-Timor Leste
Kamis, 12 Januari 2006 16:46 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Denpasar:Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak terpengaruh insiden penembakan tiga warga Indonesia oleh polisi Timor Leste. Lembaga ini dibentuk atas dasar keinginan menjalin persahabatan melalui rekonsisliasi kedua Negara. "Jadi kami tak berurusan dengan peristiwa itu," kata Benjamin Mangkoedilaga, Ketua Bersama KKP dari Indonesia yang diamini Dionisio Babo Soares, Ketua KKP dari Timor-Leste, di Denpasar (12/1).Insiden itu juga dipastikan tidak bakal mengganggu kinerja dan performa KKP maupun pergaulan personal antar KKP. Jadwal-jadwal tetap dilaksanakan sesuai rencana semula. Dia menyangkal isu bahwa ada semacam perubahan sikap di antara anggota KKP sebagai reaksi atas insiden penembakan. "Kami baik-baik saja. Pekerjaan tetap dilakukan sesuai TOR (term of reference) atau kerangka acuan," ujar Benjamin.Dionisio menambahkan, tujuan pembentukan KKP adalah mempererat persahabatan dua negara pasca jajak pendapat 1999. Karena itu, tugasnya hanyalah seputar peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah jajak pendapat. Dengan fokus pada kejadian-kejadian yang disinyalir masih menjadi ganjalan kedua pihak hingga perlu diselesaikan. "Dan, kedua negara sepakat menyelesaikannya melalui lembaga ini (KKP)," ujarnya. Rilla Nugraheni
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Ganjar Pranowo Sebut UU KKR untuk Atasi Masalah Pelanggaran HAM, Apakah Itu?
16 Desember 2023
Ganjar Pranowo Sebut UU KKR untuk Atasi Masalah Pelanggaran HAM, Apakah Itu?
Capres Ganjar Pranowo menyebut masalah pelanggaran HAM bisa dirampungkan dengan menghidupkan kembali RUU KKR. Apa itu?
Mahfud MD Pastikan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kejahatan HAM Masa Lalu Tetap Berjalan
27 Juni 2023
Mahfud MD Pastikan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kejahatan HAM Masa Lalu Tetap Berjalan
Mahfud MD menyebutkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tetap dibutuhkan untuk masa yang akan datang.
Mahfud MD Sebut Keppres Penyelesaian HAM Perintah Aturan Perundang-undangan
19 Agustus 2022
Mahfud MD Sebut Keppres Penyelesaian HAM Perintah Aturan Perundang-undangan
Mahfud MD mengatakan pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM masa lalu sebagai pengganti KKR yang telah dibatalkan MK
Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
19 Agustus 2022
Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Mahfud MD menyatakan penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masal lalu melalui non-yudisial karena penyelesaian melalui jalur yudisial menemui kendala.
Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat
18 Agustus 2022
Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat
Presiden Jokowi didesak untuk mencabut Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat
17 Agustus 2022
Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat
Kepres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM berat dinilai merupakan persekongkolan pihak tertentu untuk memutihkan dosa orang yang terlibat.
Tentang RUU KKR, Kementerian Hukum dan HAM: Masih Pemetaan
4 Desember 2019
Tentang RUU KKR, Kementerian Hukum dan HAM: Masih Pemetaan
Dirjen HAM menganggap perlunya pendalaman setiap persoalan atas dugaan pelanggaran HAM, terutama untuk menentukan kualifikasi setiap kategori.
Alissa Wahid Ingatkan Pentingnya Perspektif Korban di RUU KKR
4 Desember 2019
Alissa Wahid Ingatkan Pentingnya Perspektif Korban di RUU KKR
Harus diingat, kata Alissa Wahid, ini ujungnya adalah rekonsiliasi, tidak soal menang-menangan gitu.
Lokataru Tak Ingin Mahfud Md Salah Kaprah Soal KKR HAM
22 November 2019
Lokataru Tak Ingin Mahfud Md Salah Kaprah Soal KKR HAM
Peneliti dari Lokataru Haris Azhar tak ingin Mahfud Md salah kaprah soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Moeldoko Sebut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Bisa Hidup Lagi
15 November 2019
Moeldoko Sebut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Bisa Hidup Lagi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah akan menghidupkan kembali pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
