Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) saat melakukan aksi demo di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Dalam aksinya KASUM mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera menetapkan kasus kematian Munir Said Thalib sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kasus Munir masih meninggalkan banyak persoalan dalam proses penuntasannya, sebab Negara belum berhasil memenuhi rasa keadilan bagi keluarga dan publik secara luas. Hingga kini, Negara juga belum kunjung berhasil mengusut dan mencari dalang pembunuhan (intellectual dader) Munir. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengatakan dia telah menekan Keputusan Presiden atau Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu menuai penolakan beberapa kalangan.

Jokowi sebelumnya mengatakan tim ini bakal mengusut kejahatan HAM masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini.

"Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Agustus 2022. 

Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain Keppres tersebut, Jokowi menyebut. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga sedang dalam proses pembahasan.

Koalisi masyarakat sipil menentang keputusan Jokowi tersebut. Mereka menilai penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial bertolak belakang dengan semangat Undang Undang Pengadilan HAM.

Berikut penolakan atas Kepres Jokowi tersebut:

1. Setara Institute

Langkah Presiden Jokowi membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat dinilai hanya proyek mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran HAM masa lalu.

Selanjutnya: Jokowi dinilai tak mampu tuntaskan kasus HAM...






Prabowo Ungkap Alasan Gabung dengan Pemerintahan Jokowi

23 menit lalu

Prabowo Ungkap Alasan Gabung dengan Pemerintahan Jokowi

Dalam pidato di HUT ke-15 Partai Gerindra, Prabowo menyebut alasannya bergabung dengan pemerintahan Jokowi setelah sebelumnya rival di Pilpres 2019.


Terpopuler: Jokowi Geram Perkara Tepung Ikan, Buwas Maklumat Perang Lawan Mafia Beras

23 menit lalu

Terpopuler: Jokowi Geram Perkara Tepung Ikan, Buwas Maklumat Perang Lawan Mafia Beras

Jokowi yang geram lantaran Indonesia menjadi negara importir tepung ikan terbesar. Padahal Indonesia adalah eksportir nomor satu ikan tuna, cakalang,


Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

1 jam lalu

Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

Sejumlah dalih diklaim demi memuluskan usul penundaan pemilu. Salah satunya resesi global.


Iriana Jokowi Ajak Pengawal Makan Malam Bersama Usai Diguyur Hujan

3 jam lalu

Iriana Jokowi Ajak Pengawal Makan Malam Bersama Usai Diguyur Hujan

Melalui komandan, Iriana Jokowi mengajak para pengawal untuk makan malam bersama.


Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

8 jam lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

9 jam lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

10 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

10 jam lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

10 jam lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

11 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.