Komisi I Soal Lobi Novanto: Aneh, Ketua DPR Kok Lobi Beli Pesawat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, TB Hasanuddin, menganggap langkah Setya Novanto melobi pemerintah Jepang untuk masalah alutsista tidak tepat. "Aneh bila Ketua DPR terlibat dalam proses negosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam  urusan alut sista," ujar TB Hasanuddin. Rabu, 18 November 2015.

    Dalam halaman situs The Japan News pada 12 November, disebutkan bahwa pada pertemuan Perdana Menteri Jepang dan Ketua DPR Setya Novanto sempat membicarakan mengenai pesawat amfibi US-2.

    Dalam pertemuan ini Setya mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk mengimpor pesawat ini. Hal ini diumumkan oleh Sekertaris Kabinet Yosihide Suga dalam konfrensi pers usai pertemuan tersebut.

    SIMAK:  Jepang Bingung, Setya Novanto Tiba-tiba Lobi Beli Pesawat  

    Menurut Hasanuddin, ada beberapa prosedur yang harus dilewati dalam proses pembelian alutsista. Biasanya, spektek alat diajukan dari angkatan masing-masing ke Markas Besar TNI untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Pertahanan.

    Berdasarkan pengajuan tersebut, kemudian dilakukan pengkajian produk mana yang memenuhi persyaratan, dan kemudian diputuskan jenis, kualitas, dan merk. Selanjutnya, pengajuan itu  dimasukkan dalam pagu anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk dibahas bersama DPR. “Natinya dibahas dan disetujui menjadi APBN. Selanjutnya diteruskan dengan proses pembelian/pengadaan sesuai prosedur.”

    SIMAK:  Setya Novanto Dulunya Tukang Cuci Mobilnya Hayono Isman  

    Berbeda dengan TB Hasanuddin, Ketua Komisi Pertahanan Mahfudz Siddiq menilai tidak ada yang salah dalam pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto dan pemerintah Jepang tersebut. Apalagi, kata dia, pembicaraan dalam pertemuan tersebut hanya tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama bidang pertahanan dan industri pertahanan kedua negara.

    "Saya melihat pembicaraan pihak pemerintah Jepang dengan Ketua DPR soal pesawat Amfibi adalah hal yang lazim dalam konteks tindak lanjut kesepakatan kerjasama bidang pertahanan dan industri pertahanan kedua negara," kata Mahfudz.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI | RIKY FERDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.