TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung tidak akan membuka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dan Ustraindo Petro Gas (UPG). Sebab dari hasil pengkajian tim pembaruan yang dipimpin Prof Harkristuti Harkrisnowo tidak didapatkan bukti baru. Bila kasus yang antara lain melibatkan mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita tersebut harus dibuka, mereka yang dirugikan atas kasus tersebut bisa memintanya melalui pra peradilan. ?Untuk bisa membuka SP3 itu harus melalui pra peradilan. Dari second opinion tidak ada bukti baru, fakta sama hanya tafsir berbeda,? kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Hendarman Supandji dalam jumpa pers seusai salat Jumat. Bila keputusan pra peradilan menyatakan harus membuka, kasus tersebut bisa dibuka kembali dan bisa dilakukan banding. Namun Hendarman menyatakan sejauh ini tidak ada bukti baru mengenai kasus tersebut, seperti yang disyaratkan di dalam KUHAP. Tentang siapa yang bisa melakukan pra peradilan atas kasus TAC itu, kata Hendarman, hal itu bisa dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan dengan adanya SP3 itu. ?Siapa itu? Rakyat bisa melakukan class action," tegas Hendarman.Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan memang tidak mudah untuk membuka kasus-kasus yang dihentikan penyidikan. Dia menyatakan kejaksaan selektif untuk mengeluarkan SP3. Dian Yuliastuti
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Golkar Masih Bisa Gabung ke Jokowi-JK, Asalkan...
26 September 2014
Golkar Masih Bisa Gabung ke Jokowi-JK, Asalkan...
Hingga kini Golkar masih konsisten di Koalisi Merah Putih.
Politikus Golkar Tak Masalahkan Kabinet Gemuk
16 Agustus 2014
Politikus Golkar Tak Masalahkan Kabinet Gemuk
"Makin sedikit kabinet, beban presiden akan semakin besar," kata Ginandjar.
Jabatan Wakil Menteri Dianggap Tak Efektif
16 Agustus 2014
Jabatan Wakil Menteri Dianggap Tak Efektif
Menurut Ginandjar, wakil menteri lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang menjadi solusi.
DPD Minta Pemerintah Perhatikan Perbatasan
19 Agustus 2009
DPD Minta Pemerintah Perhatikan Perbatasan
Dewan juga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dari APBN sebagai upaya pengeloaan yang utuh dan terpadu.
Tim Kasus TAC Pertamina : Segera Dilimpahkan ke Jaksa Agung
30 Agustus 2005
Tim Kasus TAC Pertamina : Segera Dilimpahkan ke Jaksa Agung
Pembahasan kasus Technical Assistance Contract (TAC) Pertamina di tingkat tim sudah hampir selesai. Dalam waktu dekat ini akan segera diserahkan kepada Jaksa Agung.
Kejaksaan Tunggu Pendapat Bandingan Kasus Pertamina
13 Juli 2005
Kejaksaan Tunggu Pendapat Bandingan Kasus Pertamina
Kejaksaan masih menunggu pendapat bandingan (second opinion) untuk memutuskan pembukaan kembali penyidikan kasus korupsi kerjasama teknis Pertamina dan Ustraindo.
Ginandjar Bantah Sebabkan Kerugian Pertamina
7 Juli 2005
Ginandjar Bantah Sebabkan Kerugian Pertamina
"Saya sudah tidak menjadi menteri pertambangan ketika kontrak diputus," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu.
Jaksa Agung Bentuk Tim Pembanding Kasus TAC Pertamina
6 Juli 2005
Jaksa Agung Bentuk Tim Pembanding Kasus TAC Pertamina
Tugas tim yang diketuai pakar hukum pidana Harkristuti Karkrisnowo, mengkaji berbagai data dan permasalahan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Ginandjar Tolak Komentar Soal SP3 Kasus TAC Pertamina
6 Juli 2005
Ginandjar Tolak Komentar Soal SP3 Kasus TAC Pertamina
Mantan Menteri Pertambangan Ginandjar Kartasasmita meminta wartawan tak menanyakan soal pencabutan SP3 kasusnya.
Kejaksaan Agung Akan Menentukan Nasib Ginanjar Hari Ini
6 Juli 2005
Kejaksaan Agung Akan Menentukan Nasib Ginanjar Hari Ini
Penuntasan kasus korupsi kerja sama (technical assitance contract) PT Pertamina dan PT Ustraindo akhirnya mulai menemukan titik terang. Kejaksaan Agung akan membahas nasib surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan sebelumnya, dengan tersangka Ginandjar Kartasasmita (ketua DPD saat ini).
