TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, tak mempermasalahkan jika Joko Widodo dan Jusuf Kalla memaksimalkan jumlah kementerian. Menurut Ginandjar, sebuah negara besar tak bisa memiliki kabinet yang kecil. (Baca: Jokowi Pertimbangkan Kabinet Ramping)
"Makin sedikit kabinet, beban presiden akan semakin besar," kata Ginandjar dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2014. Dia mengatakan, yang seharusnya menjadi diskusi bukan soal berapa jumlah menteri. "Tapi bagaimana kabinet bisa berjalan efektif."
Dia mencontohkan masih adanya pekerjaan yang tumpang tindih antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Misalnya, soal pembangunan jalan. Contoh lain yakni penyaluran bantuan sosial masih tersebar di sejumlah kementerian. "Jumlah menteri bukan ide penting," kata Ginandjar. (Baca: Jabatan Wakil Menteri Dianggap Tak Efektif)
Ginandjar juga menegaskan soal perlunya menteri koordinator. Menurut dia, menteri koordinator akan mengurangi beban presiden jika ada konflik antarkementerian. Dia juga tak mempermasalahkan jika penamaan menteri koordinator ini diubah. "Misalnya menteri senior atau menteri utama," katanya.
Ginandjar menuturkan kunci pengisian kabinet adalah bagaimana presiden memilih orang yang tepat. Dia menegaskan, tidak realistis jika negara dengan aneka permasalahan seperti Indonesia jumlah menterinya dibatasi. "Pembatasan menteri pada akhirnya oleh fungsi kementerian itu sendiri," kata Ginandjar.
WAYAN AGUS PURNOMO
Terpopuler:
Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
