TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah untuk memprioritaskan upaya pembinaan dan pengembangan pengeloaan wilayah perbatasan. Dewan juga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dari APBN sebagai upaya pengeloaan yang utuh dan terpadu.
Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengatakan, kondisi riil di kawasan perbatasan baik fisik, ekonomi, dan sosial sangat memprihatinkan. "Seperti di blok Ambalat dan setelah kita kehilangan Sipadan dan Ligitan," katanya saat menyampaikan pidato pada Sidang paripurna Khusus DPD yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu 919/8).
Dia memaparkan, berdasarkan laporan anggota Dewan dari provinsi daerah perbatasan negara tetangga diketahui maraknya eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Tak hanya itu, kata dia, di daerah perbatasan juga kerap terjadi perdagangan ilegal baik komoditas maupun manusia. Masyarakat setempat pun sangat tergantung pada sumber penghidupan dari negara tetangga. Seiring dengan rendahnya indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut.
"Kondisi itu lambat-laun bisa berdampak negatif terhadap rasa kebangsaan dan rawan bagi keutuhan NKRI, ujarnya. Menurut Ginandjar, pemerintah perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan.
Hubungan sosial antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dilakukan secara intensif. Selain itu, infrastruktur harus dibangun secara memadai agar mendukung keamanan serta kemandirian ekonomi. "DPD telah bertekad untuk terus mengawal terhadap agenda pembangunan wilayah perbatasan," katanya. AGOENG WIJAYA
