TNI: Aparat Bentrok dengan Petani Urut Sewu Akibat Provokasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah polisi wanita ikut berjaga saat ribuan petani kawasan Urut Sewu menggeruduk gedung DPRD Kebumen, Jawa Tengah, 8 Juli 2015. TEMPO/Aris Andrianto

    Sejumlah polisi wanita ikut berjaga saat ribuan petani kawasan Urut Sewu menggeruduk gedung DPRD Kebumen, Jawa Tengah, 8 Juli 2015. TEMPO/Aris Andrianto

    TEMPO.CO, Kebumen - Komandan Distrik Militer 0709 Kebumen Letnan Kolonel Infanteri Putra Widya Winaya mengatakan TNI Angkatan Darat hanya melakukan penjagaan dengan cara memagari lahan konflik Urut Sewu, Kebumen. Penjagaan, kata dia, merupakan bagian dari pelaksanaan program pemerintah atas lahan yang dijadikan tempat latihan militer tersebut.  "Memang ada dorong-dorongan. Ada yang luka karena dorong-dorongan," kata Putra saat dihubungi Tempo, Sabtu, 22 Agustus 2015. 

    Menurut Putra, para petani memaksa menghentikan pemagaran sehingga TNI terpaksa menghentikan aksi mereka. TNI, kata dia, sudah melakukan prosedur sosialisasi dan memberi ganti rugi terhadap tanaman petani yang terkena pemagaran. "Kami tidak ingin melukai masyarakat," kata dia membatah sengaja melakukan kekerasan terhadap petani.

    Bentrok kembali pecah di tanah Urut Sewu, Kebumen, pada Sabtu pagi ini. Petani yang menolak pemagaran lahan konflik digebuki tentara bersenjata lengkap. Empat orang menderita luka berat, belasan lainnya luka ringan.

    "Saat sedang menyampaikan aspirasi, tiba-tiba kami diserang," kata Kepala Desa Petangkuran, Kecamatan Mirit, Kebumen, Muchlisin, Sabtu, 22 Agustus 2015. Ia menderita memar saat dipukuli tentara di depan seorang polisi yang tak berani melerai. Padahal ia sudah lari menjauh dari lokasi bentrokan. (Baca: Warga Urut Sewu Diserang TNI AD Saat Demonstrasi , 4 Luka Berat)

    Putra mengatakan, tak ada benturan antara masyarakat dan TNI. Bentrok dianggap terjadi karena ada provokasi pihak ketiga. "Masyarakat ikut karena terpaksa dan takut," kata dia. TNI sudah memagari lahan sepanjang dua kilometer di Lembupurwo dan 300 meter di Wiromertan.

    Menurut dia, TNI dan masyarakat sudah bertemu pada 18 Agustus lalu. Kedua pihak sepakat tidak melakukan aksi. Selain itu, TNI dan masyarakat diminta menunjukkan sertifikat kepemilikan paling lambat 14 September ke Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. "Sudah ada kesepakatan tidak ada demo, tapi tetap dilanggar," katanya.

    ARIS ANDRIANTO

    VIDEO TERKAIT:

    SIMAK JUGA:

    Akibat Sengketa Pilades, Ratusan Warga Bentrok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.