TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuai sejumlah sorotan dari berbagai kalangan.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut langkah Jokowi memilih AHY, seperti sekadar bagi-bagi jabatan. Menurutnya, Jokowi tidak serius mencari solusi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR besar masalah agraria.
Sementara pengamat politik dari Universitas Jember Dr M. Iqbal mengatakan penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN, salah satunya hanya untuk memperkuat posisi Jokowi di parlemen. Berikut pernyataan lengkap Dewi Kartika dan M. Iqbal yang dilansir dari Tempo.
KPA: Jokowi tak serius cari solusi masalah agraria
Sekretaris Jenderal Dewi Kartika menilai langkah Jokowi memilih AHY sebagai Menteri ATR/BPN seperti sekadar bagi-bagi jabatan. Menurutnya, Jokowi tidak serius mencari solusi untuk menyelesaikan PR besar masalah agraria.
"Kami menilai penunjukan AHY bukan pilihan yang tepat. Sebab, latar belakang dia tidak banyak bersentuhan dengan sektor agraria," kata Dewi melalui pesan tertulis kepada Tempo, Kamis, 22 Februari 2024.
Menurut Dewi, di sisa periode kepemimpinannya, Jokowi harusnya menunjuk sosok Menteri ATR yang sudah berpengalaman dengan seluk-beluk persoalan agraria.
Pasalnya, ada PR besar realisasi reforma agraria yang semakin menumpuk. Apalagi, kata Dewi, reforma agraria menjadi janji politik Jokowi dalam agenda Nawacita.
"Seharusnya tidak menunjuk sosok yang masih perlu beradaptasi dan perlu waktu belajar masalah-masalah agraria," tuturnya.
Berdasarkan catatan KPA, selama sembilan tahun terakhir terjadi 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektare. Konflik ini berdampak pada 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.
"Pemerintah sebenarnya perlu terobosan politik untuk memastikan janji Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani dapat terealisasi," ujar Dewi.
Kemudian, terlepas dari persoalan latar belakang AHY dan PR pemerintahan Jokowi, Dewi mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR.
Ia mengatakan, Partai Demokrat yang dipimpin AHY memiliki rekam jejak yang buruk dalam konflik agraria di Indonesia pada dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
"Selama berkuasa pada 2004-2014, SBY tercatat memberikan 55 juta hektare konsensi kepada korporasi kehutanan, sawit, dan tambang," tutur Dewi.
Selanjutnya: AHY dinilai perkuat posisi Jokowi di parlemen
