Dalih Setya Novanto Soal Dana Aspirasi, Benarkah Tak Bisa Diawasi?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto memberikan kata sambutan dalam peresmian Ruang Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan. Jakarta, 17 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR Setya Novanto memberikan kata sambutan dalam peresmian Ruang Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan. Jakarta, 17 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menegaskan anggota DPR tidak akan menikmati satu rupiah pun dana aspirasi yang sedang mereka usulkan. Setya beralasan sejak awal dana aspirasi memang tidak diperuntukkan dan tidak dikelola oleh DPR. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat serta konstituen anggota DPR yang kurang sejahtera.

    "Kami hanya sekadar mengusulkan program dana aspirasi di masing-masing daerah pemilihan," kata Setya kepada Tempo, di ruang kerjanya, di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2015.(baca: Politikus Golkar Dukung Sikap Jokowi Soal Dana Aspirasi)

    Menurut Setya Novanto, dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR itu akan mengalir langsung ke rekening pemerintah daerah. Dana tersebut akan digunakan pemda untuk melengkapi kebutuhan masyarakat, seperti sarana jalan dan jembatan, tempat ibadah, dan lainnya.

    Politikus Partai Golongan Karya itu pun optimistis DPR tidak akan main mata dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana aspirasi. Sebab, DPR akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengawasi setiap program yang menggunakan dana aspirasi. "Bahkan, kami akan ajak KPK karena ini sudah ranah keuangan negara," kata Setya Novanto. (baca: Pemerintah Ogah Setujui Usulan Dana Aspirasi DPR)

    Selain itu, penggunaan dana aspirasi memerlukan prosedur yang rumit sejak anggota Dewan mengajukan program tersebut ke fraksi. Anggota DPR wajib mengisi formulir dan persyaratan yang rinci. "Yang paling ketat, BPK mengecek betul penggunaan dana aspirasi di daerah. Jika ada yang tidak beres pasti ketahuan," kata Novanto.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tetap menolak pengajuan dana aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penolakan itu disampaikan meski delapan fraksi di DPR sudah menyepakati pengajuan tersebut. "Mayoritas fraksi memang sudah setuju, tapi kan sebelum dijalankan masih bisa dikoreksi," ucap Kalla. Menurut Kalla, tak seharusnya DPR mengajukan dana aspirasi. Alasannya, parlemen merupakan pengawas pemerintah. "Kalau DPR punya anggaran, terus siapa yang mengawasi," ujarnya.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.