TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bakal ada perombakan menteri Kabinet Kerja. Perombakan itu dilakukan terutama karena Presiden Joko Widodo sudah membuat penilaian terhadap menteri-menterinya.
Walau demikian, Kalla enggan mengungkap siapa menteri yang berponten merah. “Nanti sajalah, kan sudah ada waktunya,” kata Kalla di kantor Partai NasDem, 20 Juni 2015. “Akan ada waktunya.”
Kalla mengatakan saat ini dia dan Jokowi juga sedang mempertimbangkan menteri yang akan diganti. Prosesnya melalui evaluasi kinerja dan program di setiap kementerian.
Partai pendukung pemerintah telah memberi sinyal bahwa kabinet bakal dirombak. Pekan depan, mereka akan menemui Jokowi untuk membicarakan reshuffle. “Semuanya akan berkumpul membahas adanya perombakan kabinet,” kata Romahurmuziy, 20 Juni. “Ini memang dari evaluasi kinerja kabinet yang sebelumnya sudah dilalukan oleh Presiden.”
Pekan lalu, Jokowi memerintahkan seluruh menterinya untuk membuat laporan pencapaian kinerja selama enam bulan terakhir serta rencana kerja untuk enam bulan ke depan. Setelah menerima laporan tersebut, Jokowi merujuknya sebagai salah satu bahan evaluasi dalam mengukur kinerja para pembantunya.
Sebelumnya, partai pendukung pemerintah gencar menyerang para menteri dari kalangan profesional. Terakhir, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempersoalkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengenai pengucuran dana penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp 48 triliun. Hasto menilai dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.
Rini mengatakan tujuan penyertaan modal adalah untuk investasi. “Tujuan semua BUMN itu dalam melakukan programnya adalah untuk membangun perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, dan memberikan konektivitas pada semua,” kata Rini.
Selanjutnya: Rapor Menteri
