Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Skenario Interpelasi BBM Versi Golkar

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ribuan buruh berunjuk rasa dengan memblokir perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten, 20 November 2014. Mereka menuntut kenaikan upah minimun Kota Tangerang serta menolak kenaikan harga BBM. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Ribuan buruh berunjuk rasa dengan memblokir perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten, 20 November 2014. Mereka menuntut kenaikan upah minimun Kota Tangerang serta menolak kenaikan harga BBM. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator hak interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, Bambang Soesatyo, mengaku merasa optimistis bakal mengumpulkan dukungan dari mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejak diluncurkan siang tadi, hingga kini tim inisiator sudah mengumpulkan lebih dari 100 tanda tangan. “Kami yakin hingga Rabu akan terkumpul lebih dari 300 tanda tangan,” ujar Bambang saat dihubungi, Senin, 24 November 2014. (Baca: Jokowi: Puluhan Kali BBM Naik Tidak Interpelasi)

Menurut Bambang, rencananya pengajuan penggunaan hak interpelasi akan disampaikan kepada pimpinan DPR pada Rabu siang. Setelah dukungan diserahkan pimpinan, kata Bambang, akan membawa usulan itu ke Badan Musyawarah. Selanjutnya Badan Musyarawah akan menentukan pelaksanaan paripurna.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini mengatakan sejauh ini, inisiator tidak mempersoalkan waktu paripurna. “Yang penting bagi kami dukungan ini sudah disampaikan ke pimpinan. Selanjutnya silakan paripurna memutuskan,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, saat ini, terdapat dua skenario pelaksanaan paripurna. Pertama, paripurna bisa dilaksanakan sebelum masa reses yang dimulai 5 Desember hingga 12 Januari. Sedangkan pemanggilan pemerintah bisa dilakukan setelah reses. Selama masa reses itu pula, para pendukung interpelasi bakal menyerap lebih banyak aspirasi dari masyarakat. Dengan skenario ini Presiden Jokowi, kata Bambang, bakal mendapat waktu lebih untuk mengumpulkan jawaban.  (Baca: Galang Dukungan Interpelasi Jokowi Dimulai)

Skenario kedua, kata Bambang, paripurna penetapan interpelasi digelar setelah masa reses. Dengan skenario, kata dia, DPR punya waktu lebih banyak untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. DPR juga lebih leluasa turun ke masyarakat dan menggalang dukungan interpelasi. “Selama reses kami juga bisa menguatkan konsolidasi dukungan dari internal Dewan.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika paripurna menyetujui interpelasi, Bambang berharap Presiden Jokowi bakal datang langsung memberi penjelasan. Kehadiran presiden, menurut Bambang, menunjukkan itikad baik untuk meluruskan perbedaan pendapat tentang alasan menaikkan harga BBM. “Masa mengumumkan kenaikan Jokowi berani tampil langsung, menghadapi DPR tidak,” ujar Bambang.

Wacana penggunaan hak interpelasi muncul setelah Jokowi mengurangi subsidi untuk bahan bakar premium dan solar. Sejak saat itu sejumlah politikus DPR mulai menggulirkan interpelasi. Bambang Soesatyo merupakan salah satu dari delapan belas inisiator hak interpelasi. Pengumpulan tandatangan pun mulai digulirkan sejak siang ini.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler
Warga Singapura Memuji Jokowi Presiden Masa Depan
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Jokowi atau Prabowo Presiden, BBM Tetap Naik
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahmad Sahroni Sebut PPATK Harus Aktif Bantu Berantas Judi Online, Ini Alasannya

6 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Ahmad Sahroni Sebut PPATK Harus Aktif Bantu Berantas Judi Online, Ini Alasannya

Ahmad Sahroni meminta PPATK reaktif dan jemput bola dalam penelusuran transaksi judi online.


Rapat DPR dan PPATK, Bamsoet: Kripto Rentan dengan Pencucian Uang dan Judi Online

7 jam lalu

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 6 November 2024. Dok. DPR
Rapat DPR dan PPATK, Bamsoet: Kripto Rentan dengan Pencucian Uang dan Judi Online

Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi ketat terhadap aset kripto untuk mencegah penyalahgunaan dalam kejahatan terorganisir, termasuk korupsi, pencucian uang, narkoba, dan judi online yang sulit dilacak.


Serba-serbi Judi Online di Indonesia: Transaksi, Usia, dan Wilayah versi PPATK

9 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/am.
Serba-serbi Judi Online di Indonesia: Transaksi, Usia, dan Wilayah versi PPATK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, perputaran dana dari judi online pada semester dua 2024 sudah mencapai Rp 283 triliun.


PPATK: Umur Pemain Judi Online Cenderung Rambah Usia Kurang dari 10 Tahun

10 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK: Umur Pemain Judi Online Cenderung Rambah Usia Kurang dari 10 Tahun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, perputaran dana dari judi online pada semester dua 2024 sudah mencapai Rp 283 triliun.


PPATK Ungkap Perputaran Dana Judi Online Tahun Ini Capai Rp 283 Triliun

12 jam lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar DPR menambah anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 457,7 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK Ungkap Perputaran Dana Judi Online Tahun Ini Capai Rp 283 Triliun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut pada semester pertama 2024, jumlah perputaran dana judi online menyentuh angka Rp 174 triliun.


Meutya Hafid soal Posisi Pusat Data Nasional ke Depan: Tak Mungkin Diungkap ke Publik

16 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid soal Posisi Pusat Data Nasional ke Depan: Tak Mungkin Diungkap ke Publik

Menteri Komdigi Meutya Hafid meminta izin ke DPR soal posisi data nasional ke depannya yang tidak mungkin disampaikan ke publik. Apa alasannya?


Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

1 hari lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.


Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.


Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

1 hari lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.