Menteri Susi Surati Menteri Siti Bahas Kewenangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KKP, Jakarta, 3 November 2014. TEMPO/Frannoto

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KKP, Jakarta, 3 November 2014. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ada beberapa hal teknis di kementeriannya diurus oleh kementerian lain, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga mengakibatkan adanya tumpang-tindih kewenangan.

    Menurut Susi, yang diurus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah terumbu karang, ikan arwana, penyu, dan bakau. "Kita sudah buat surat untuk penataan wilayah laut yang tumpang-tindih di kementerian," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa, 11 November 2014. (Baca: Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh)

    Surat itu berisi rekomendasi teknis dari Kementerian Kelautan yang diberikan khusus ke Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Susi pun mengklaim Siti Nurbaya tidak keberatan bila kebijakan itu dialihkan ke Kementerian Kelautan. (Baca: Takut Korupsi, Menteri Susi Minta Saran KPK)

    Menurut Susi, kalau persoalan rekomendasi itu ada di Kementerian Kelautan, perizinan dapat dipercepat. Bahkan kinerja Siti Nurbaya diringankan dengan adanya peralihan. "Ibu Nurbaya juga enggak ngurus itu dan kasih ke kita," ujar Susi. (Baca: Walhi Tolak Ide Menteri Susi Mengebom Kapal Liar)

    HUSSEIN ABRI YUSUF

    Baca juga:
    Pemanasan Global Ancam Menenggelamkan Pulau
    FPI Sudah Dua Kali Dapat Surat Peringatan
    Larangan Sepeda Motor di Jakarta Berlaku 24 Jam
    Takut Ebola, Maroko Dicoret dari Piala Afrika


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.