WNI Mau Pindah ke Malaysia, Tjahjo Surati Gubernur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas berjalan di halaman Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jakarta (20/02). Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kawasan Taman Surapati sempat disadap, ada tiga alat penyadap yang diletakkan di tempat tidur, ruang tamu dan tempat makan yang berhasil ditemukan. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Seorang petugas berjalan di halaman Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jakarta (20/02). Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kawasan Taman Surapati sempat disadap, ada tiga alat penyadap yang diletakkan di tempat tidur, ruang tamu dan tempat makan yang berhasil ditemukan. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ia telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek terkait dengan ancaman warga sepuluh desa di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang ingin pindah warga negara ke Malaysia. (Baca: Soal Kolom Agama di KTP, Menteri Tjahjo Ikut Tokoh Agama)

    Warga di sepuluh desa tersebut ingin pindah menjadi penduduk Negara Bagian Serawak, Malaysia, lantaran merasa nasibnya tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. "Kami minta Gubernur mengecek langsung," kata Tjahjo di Gedung Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, Senin, 10 November 2014.

    Selama ini, kata Tjahjo, mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan terisolasi dari dunia luar karena tak ada akses yang mumpuni menuju Long Apari, kecamatan berpenduduk sekitar 4 ribu orang. Kabar yang beredar, mereka mengalami kelaparan. (Baca juga: Menteri Tjahjo Soroti Pengelolaan Anggaran Pemda)

    Tjahjo mengatakan belum mendapat balasan surat dari Awang. Namun ia menegaskan akan mempertahankan semua warga negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Gak bisa dong, warga negara kita harus dijaga, sejengkal tanah pun harus dijaga. Jangan sampai mereka pindah warga negara," ujar dia.

    TIKA PRIMANDARI| ANTARANEWS

    Baca Berita Terpopuler
    Jokowi Jadi Primadona di APEC

    Bahasa Inggris Jokowi Dipuji

    Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia

    Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana

    FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.