Ibas Ingin Pemilihan Ketua MPR Lewat Musyawarah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ibas atau Edhie Baskoro (ketiga kanan) bersama  Fadel Muhammad dan anggota M. Romahurmuziy saat sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR diskors di Jakarta, 1 Oktober 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

    Ibas atau Edhie Baskoro (ketiga kanan) bersama Fadel Muhammad dan anggota M. Romahurmuziy saat sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR diskors di Jakarta, 1 Oktober 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.COJakarta - Rapat paripurna memilih pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat digelar hari ini, Selasa, 7 Oktober 2014. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan partainya belum memutuskan akan merapat ke koalisi pendukung Prabowo Subianto atau presiden terpilih Joko Widodo.

    "Tapi kami menginginkan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat," kata Ibas, panggilan Edhie, saat ditemui di kompleks parlemen Senayan. Ibas menuturkan Demokrat tetap ingin posisi Ketua MPR meski belum ditentukan anggota fraksi yang menduduki posisi itu. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima)

    Menurut Ibas, sampai sekarang Demokrat juga berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat. Namun, Ibas mengatakan Demokrat tetap berkomitmen di Koalisi Merah Putih. Partai berlambang Mercy ini juga sedang menjajaki sejumlah nama dari dua kubu.

    "Rapat internal fraksi ini juga bagian dari konsulidasi politik," kata Ibas sebelum masuk ke ruang rapat fraksi. Terkait Peraturan Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Ibas menuturkan tak ada pembahasan terkait aturan baru itu di rapat internal maupun lobi dengan partai yang lain. (Baca: DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)

    SUNDARI

    Baca juga:
    Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0
    Ada Udang di Balik Perpu SBY dan Koalisi Prabowo
    Dari Harvard, Karen Mau Bantu Jokowi
    Ahok Ingin Bubarkan FPI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.