TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sepekan belakangan ini, kembali muncul ketegangan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung. Pemicunya soal tudingan Ahok yang menyebut pemilihan kepala daerah lewat DPRD hanya menyuburkan politik transaksional. "Selain itu ada kemungkinan gubernur dan kepala daerah hanya sapi perah," kata Ahok,
Lulung pun terganggu dengan pernyataan Ahok. Ia mengancam akan menghalangi pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Ahok harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Jauh sebelum perseteruan soal sapi perah itu, Ahok dan Lulung memiliki riwayat panjang dalam hubungan politik mereka yang naik-turun.
1. Ada Beking Preman di Tanah Abang
Hubungan Lulung-Ahok kembali memanas terkait dengan rencana penataan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lulung memang dikenal sebagai pengusaha yang menguasai lahan parkir di kawasan itu. Lulung murka ketika Ahok diberitakan sempat berujar bahwa sulitnya penertiban Tanah Abang disebabkan adanya preman yang menjadi beking para pedagang liar di sana.
Ahok mengatakan tidak akan sungkan memecat PNS Pemprov DKI yang melindungi PKL dan preman di Pasar Tanah Abang. Namun jika anggota DPRD DKI ikut membekingi preman, dia menyerahkannya kepada warga Jakarta. "Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, dong. Kalau ada (anggota DPRD) pun dia enggak mungkin keluar, malu dong," katanya, 25 Juli 2013.
Belakangan Ahok membantah pernah merilis pernyataan adanya beking preman di Tanah Abang. Sebagai penguasa informal di Tanah Abang, Lulung merasa disindir. Ia mengaku justru dia yang sejak awal meminta pedagang kaki lima berdagang dengan tertib. "Saya kumpulkan 350 orang pedagang, lalu saya katakan pada mereka bahwa mereka memang menutup jalan, sehingga harus mau dipindahkan," kata Lulung kepada Tempo, 11 Agustus 2013. (Baca: Haji Lulung Mengaku Sudah Selesai dengan Ahok)
2. Tak Pantas Jadi Wakil Ketua DPRD
Lulung yang tak terima disebut ada beking preman di Tanah Abang, tersinggung dengan ucapan Ahok. Ia meminta Ahok mengungkap sosok anggota DPRD DKI yang menjadi beking. "Wagub jangan selengean (sembarangan), dia lambang negara, pejabat, saya sudah bilang ke Pak Jokowi tolong Wagub ditegur," kata Lulung seusai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2013.
Ahok menilai ucapan Lulung yang menyebut dia selengean tak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat dan Wakil Ketua DPRD DKI. "Justru yang saya pertanyakan, kalau dia wakil ketua DPRD. Dia mengerti enggak sih waktu perda (peraturan daerah) itu, perda itu dia yang bikin loh sama kami," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat, 26 Juli 2013. (Baca: Ahok: Lulung Sparring Partner Saya)
Cibiran Lulung padanya, kata Ahok, menunjukkan politikus PPP itu tak paham dengan perda yang dia buat. Kalau begitu, lanjut Ahok, Lulung tak pantas disebut sebagai pimpinan DPRD. "Jadi kalau ada wakil ketua tidak ngerti perda, apalagi langgar perda dia sebetulnya sudah nggak boleh jadi wakil ketua DPRD lagi. Sudah gugur," kata Ahok.
