Disinggung Masalah HAM, Ini Reaksi Prabowo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto dihujani pertanyaan oleh awak media sebelum bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/5). TEMPO/Subekti

    Calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto dihujani pertanyaan oleh awak media sebelum bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/5). TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terlihat sensitif terhadap pertanyaan wartawan yang menyinggung masalah pelanggaran hak asasi manusia. Prabowo dituduh melakukan penculikan sejumlah aktivis proreformasi ketika menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998.

    Prabowo ogah berkomentar saat Tempo mengajukan pertanyaan mengenai upayanya menghalau berbagai bentuk serangan politik yang berkaitan dengan masalah pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya. "Oh, ya? Kamu dari mana?" kata Prabowo setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pelataran Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2014.

    Ketua Dewan Pembina Gerindra ini pun enggan memberikan jawaban ketika pertanyaan serupa dilontarkan kembali kepadanya. "Udahlah! Kamu jangan....," ujar Prabowo, dengan nada sedikit kesal, tanpa melanjutkan ucapannya. Dia kemudian berjalan menuju mobil Lexus LX570 warna putih bernomor polisi B-17-PSD. Dia tak mau menjawab pertanyaan lain yang diajukan wartawan. "Tadi kan sudah saat konferensi pers."

    Adapun kedatangan Prabowo menemui SBY bersama Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa berkaitan dengan rencana Prabowo-Hatta berpasangan dalam pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang. "Rasanya tidak etis kalau saya mengajak seorang menteri aktif tanpa datang untuk meminta izin ke beliau (SBY)," ucapnya. (Baca: Gerindra Tuding PDIP Mainkan Isu HAM Prabowo)

    Hari ini, pegiat hak asasi manusia dan keluarga korban Semanggi I dan II menemui Jaksa Agung Basrief Arief serta Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto di kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan. Mereka meminta Kejaksaan mengusut tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti penghilangan 13 aktivis pada 1997-1998 serta kasus Semanggi I dan II.

    Mereka meminta Kejaksaan segera memanggil dan memeriksa mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zein serta bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Prabowo Subianto. Kivlan perlu diperiksa untuk mengorek informasi ihwal keberadaan para aktivis yang hilang belasan tahun lalu. Dalam sebuah wawancara di satu televisi swasta, ia mengaku tahu lokasi penyekapan dan kondisi para aktivis yang hilang. Sedangkan Prabowo harus diperiksa atas tuduhan keterlibatannya dalam kasus penghilangan paksa aktivis dan kerusuhan Mei 1998.

    Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan pemeriksaan harus dilakukan sebelum pemilihan presiden. Ia khawatir pemeriksaan akan makin sulit dilakukan jika ditunda. "Kalau Prabowo jadi presiden kan Kejaksaan Agung tak akan bisa memanggil dan memeriksa," katanya. "Posisi jaksa agung berada di bawah presiden."

    Poengky pun mengingatkan pernyataan Prabowo beberapa waktu silam. "Saat bertemu Pepabri (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri), Prabowo mengaku siap diklarifikasi. Ini saatnya," kata Poengky.

    PRIHANDOKO

    Terpopuler

    Komnas HAM Akan Sikapi Pengakuan Kivlan Zein 
    Penculikan Aktivis, Prabowo Diminta Tanggung Jawab 
    Prabowo-Aburizal, Helikopter dan Cipika-cipiki 
    Gerindra: Duet Prabowo-Hatta Masih Didiskusikan  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.