Priyo Sampaikan Revisi, ICW: Presiden Abaikan Saja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memperlihatkan surat napi korupsi yang protes soal PP 99/2012 tentang pengetatan remisi dengan mengirimkan keluhan mereka ke Presiden SBY di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7). Tempo/Tony Hartawan

    Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memperlihatkan surat napi korupsi yang protes soal PP 99/2012 tentang pengetatan remisi dengan mengirimkan keluhan mereka ke Presiden SBY di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho berharap Presiden cuek terhadap niatan Priyo Budi Santoso, yang akan meneruskan surat pengaduan dari 109 terpidana korupsi kepada SBY. "Abaikan saja. Evaluasi atau enggak itu tidak usah," kata Emerson saat dihubungi Tempo, Ahad 14 Juli 2013.

    Presiden, kata Emerson, sebaiknya tetap mempertahankan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena di dalam PP itu memiliki tiga nilai penting. "Memberikan efek jera, mendukung pengungkapan kasus korupsi, dan PP ini memerintahkan pengembalian kerugian negara dari uang yang dikorupsi," katanya dengan nada tegas.

    Sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Tranparency International Indonesia, dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional meminta pemerintah mewaspadai manuver koruptor dalam upaya melemahkan pemberantasan korupsi.

    Peneliti Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar mendesak pemerintah untuk mempertahankan PP tentang remisi ini. Dia berharap, Kementerian Hukum dan HAM tidak serta merta membatalkan peraturan ini meski ada desakan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menjelaskan, keberadaan peraturan ini merupakan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

    Koalisi ini mengecam tindakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meneruskan permintaan revisi PP Remisi dari sejumlah koruptor. Erwin meminta Presiden Yudhoyono mengabaikan permintaan ini. "Seharusnya Dewan mendukung upaya untuk memberantas korupsi," kata dia.

    ALI AKHMAD

    Berita Terhangat:
    Bara LP Tanjung Gusta
    | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh

    Berita Populer
    SBY Marah, Menteri-menteri Ekonomi Percepat Rapat

    Latihan Arsenal Diwarnai Insiden

    Demo Pro dan Kontra Khofifah Berhadap-hadapan

    Jika Lancar, Produksi LCGC 5 Ribu Unit Per Bulan

    Kubu Khofifah Minta KPU Jatim Bertindak Adil

    Cory Monteith Jalani Rehabilitasi Obat Terlarang  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.