Bagir Manan: Hukuman Gayus Takkan Bisa Maksimal
Senin, 6 Desember 2010 20:17 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Senin, 6 Desember 2010 20:17 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan
Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan
Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan
Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya
Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan
14 Maret 2023
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut pihaknya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan hasil investigasi kasus sulap putusan.
Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan
13 Maret 2023
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK meminta keterangan para ahli dalam kasus sulap putusan di MK.
Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan
19 November 2021
Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak pembatalan Revisi UU MK
Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya
19 Maret 2021
Mantan Ketua MA Bagir Manan mengusulkan upaya relaksasi atau pengenduran dalam penerapan UU ITE sambil menunggu revisinya
Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik
24 Juni 2020
Pakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi UU KPK.
Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK
24 Juni 2020
Pakar hukum Bagir Manan menilai aneh jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menandatangani pengesahan UU KPK.
Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi
24 Juni 2020
Pakar hukum Bagir Manan mengatakan korupsi bukan saja merupakan fenomena hukum, tetapi juga bertalian dengan tatanan politik, birokrasi, dan sosial.
Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik
24 Juni 2020
Bagir Manan mengatakan seharusnya pembahasan UU KPK mendengarkan suara atau masukkan dari masyarakat.
Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak
3 Desember 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya