Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

Reporter

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak pembatalan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (revisi UU MK) dengan mengajukan uji materi atas Undang-Undang tersebut. Koalisi meminta ketegasan sikap dan komitmen para hakim konstitusi untuk tidak terlibat di dalam conflict of interest dan tegas menolak perpanjangan masa jabatan yang ditujukan untuk hakim incumbent. "Revisi UU MK banyak menabrak aspek formil pembentukan undang-undang yang baik,” dalam pernyataan resmi koalisi dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 November 2021.

Apalagi, koalisi menyebut pandangan mereka diperkuat dengan kesaksian dari ahli hukum dalam sidang perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Kamis, 18 November 2021.

Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, Prof Bagir Manan dalam sidang tersebut menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepada hakim konstitusi tidak semestinya diberikan kepada hakim yang sedang menjabat guna menghindari konflik kepentingan.

Menurut dia, berkaca pada perpanjangan usia pensiun hakim agung dalam Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung di tahun 2009, dia yang saat itu menjadi ketua, serta jajaran hakim agung, bersikap tidak akan menerima perpanjangan masa pensiun untuk menghindari conflict of interest.

“Perubahan UU Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, jika dilakukan secara sering, dapat secara langsung atau tidak langsung mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau mempolitisasi kekuasaan kehakiman,” katanya dalam sidang

Selain itu, dia menilai bahwa pembentuk undang-undang harus melakukan perubahan dengan penuh kehati-hatian dan tidak menghalalkan segara cara hingga menabrak aspek konstitusional pembentukan undang-undang. Yaitu dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, asas keseimbangan, asas konsistensi, asas persamaan, tidak adanya penyalahgunaan wewenang, kepastian hukum, dapat dipercaya, serta motif yang jelas.

Kemudian, termasuk pula asas-asas transparansi, publikasi, dan akuntabilitas serta hal-hal yang berkaitan dengan tegaknya dan terpeliharanya prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Lebih lanjut, menurut Bagir Manan, pembahasan Revisi UU MK dilakukan secara tertutup dan dalam waktu singkat bertentangan dengan UUD 1945, terutama prinsip demokrasi yang diwujudkan dengan menjamin asas keterbukaan. “Proses penyusunan yang tidak transparan maupun pembahasan dalam sidang tertutup, juga melanggar hak atas informasi, hak untuk didengar, serta hak untuk mengetahui,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa perubahan UU dalam waktu singkat berpotensi tidak didasarkan pada kajian yang mendalam. Sebab, tidak mengikutsertakan para ahli atau praktisi yang berpengalaman.

JESSICA ESTER

Baca: Ini Alasan Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat Revisi UU MK






PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

17 jam lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

2 hari lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

2 hari lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

3 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

Komposisi Majelis Kehormatan tersebut akan diisi oleh para hakim yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi dan pihak eksternal.


MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

5 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.


Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

7 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

7 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

7 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

7 hari lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

8 hari lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.