Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

image-gnews
Gayus Tambunan usai mencoblos di TPS  Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (9/4). Sejumlah narapidana kasus korupsi antusias untuk ikut mencoblos pada Pemilu Legislatif yang dilaksanakan didalam Lapas. TEMPO/Prima Mulia
Gayus Tambunan usai mencoblos di TPS Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (9/4). Sejumlah narapidana kasus korupsi antusias untuk ikut mencoblos pada Pemilu Legislatif yang dilaksanakan didalam Lapas. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga belas tahun lalu, Gayus Tambunan menjadi fenomena. Ia membuat istilah mafia pajak jadi sangat populer di Indonesia. Tak hanya korupsi, oknum pegawai Direktorat Pajak yang telah dipecat itu juga menyuap hakim, memberikan keterangan palsu, bahkan bisa jalan-jalan saat di penjara. Menyuap sejumlah aparat, Gayus berulang kali keluar sel, judi di Makau dan nonton tenis. Wig dan kacamata tidak menyamarkan dirinya. Ia ketahuan dan memperberat hukumannya. 

Pada 19 Januari 2011, Gayus divonis selama 7 tahun karena terbukti korupsi. Ia juga didenda sebanyak Rp 300 juta. Namun hukumannya ditambah karena ia terbukti melakukan kasus-kasus lainnya. 

Aksi Gayus mengangkangi hukum dilakukan sekira tahun 2010-2011, kasus Gayus berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai jumlah kekayaannya yang fantastis dan janggal. Gayus yang saat itu diperkirakan memiliki kekayaan sekitar Rp. 100 miliar padahal gajinya hanya sekitar Rp. 12,1 juta per bulan. 

Perbuatan tkorupsi yang pertama dilakukan Gayus Tambunan, yakni saat menangani permasalahan pajak PT Surya Alam Tunggal dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta. Kedua, Gayus terbukti menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melalui Haposan Hutagulung selama proses penyidikan tahun 2009. Selain itu, Gayus terbukti menyuap hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp 50 juta untuk memberikan keterangan palsu mengenai asal-usul hartanya senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik. 

Gayus Tambunan tidak menerima putusan banding terhadapnya yang justru memperlama hukumannya. Ia kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sementara MA menolak PK tersebut dan menetapkan harus menjalani hukuman 12 tahun penjara ditambah menjadi 8 tahun untuk kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Selain itu, Gayus juga dihukum karena pemalsuan paspor dan penyuapan penjaga tahanan.

Mahkamah Agung merasa keberatan atas PK yang diajukan Gayus Tambunan dengan mengurangi hukuman Gayus menjadi 26 tahun penjara untuk tiga kasus pidana korupsi. Di luar itu, MA telah mengadili untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dalam kasus pemalsuan paspor. Alhasil, total vonis yang harus dijalani oleh Gayus selama 29 tahun penjara. 

Gayus mendapatkan pengurangan masa hukuman setiap tahun. Sejak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin pada Juni 2012, Gayus mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan selama tiga bulan. Ia juga menerima remisi khusus Idul Fitri selama satu bulan di tahun yang sama. Selama mendekam di penjara, Gayus kurang lebih mendapatkan remisi sebanyak 22 bulan. 

Meskipun telah divonis selama itu, Gayus masih terlihat jalan-jalan keluar penjara. Melalui Mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Agus Toyib mengatakan bahwa dua petugas Lapas Sukamiskin yang melakukan pengawalan kepada Gayus mengaku membawa Gayus ke sebuah restoran setelah menghadiri sidang gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara kala itu. 

Sebelumnya, foto Gayus Tambunan yang sedang makan di sebuah restoran telah tersebar dari akun Facebook Baskoro Endrawan. Dalam foto itu, Gayus terlihat duduk di meja makan dengan dengan memakai baju biru dan mengenakan topi bersama dua perempuan lainnya. Di caption postingan tersebut, Baskoro menuliskan bahwa Gayus Tambunan terakhir dilihatnya pada 9 Mei 2015 di sebuah restoran di Jakarta. 

Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta telah membenarkan bahwa pihaknya memberikan izin kepada Gayus untuk keluar lapas. Selain itu, izin tersebut diberikan agar Gayus bisa menghadiri sidang gugatan perceraian yang diajukan istrinya, Milana Anggraini.

MYESHA FATINA RACHMAN | HAN REVANDA PUTRA | FEBRIYAN

Pilihan Editor: Gayus Tambunan Pegawai Pajak Berharta Fantastis, Begini Kabarnya Sekarang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

1 jam lalu

Lima tersangka korupsi seleksi penerimaan PPPK guru honorer di Kabupaten Batubara menjadi tahanan Rutan Tanjung Gusta Medan. Foto: Istimewa
Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan mantan Bupati Batubara Zahir merupakan tersangka keenam.


Proyek PJUTS EBTKE Wilayah Timur dan Barat Juga Diindikasikan Dikorupsi

3 jam lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Proyek PJUTS EBTKE Wilayah Timur dan Barat Juga Diindikasikan Dikorupsi

Bareskrim Sebut Proyek PJUTS Wilayah Timur dan Barat Terindikasi Dikorupsi


Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

3 jam lalu

Burhanuddin Abdullah. ANTARA/Rezza Estily
Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.


Eks Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar

9 jam lalu

Eks Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk Alwin Albar terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Washing Plant menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Rabu, 24 Juli 2024. Tempo/Servio Maranda
Eks Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar

Jaksa mengatakan perbuatan yang dilakukan eks Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar membuat negara dirugikan sebesar Rp 29,2 miliar.


Wali Kota Semarang Terseret Dugaan Korupsi, Ganjar Pastikan PDIP Beri Pendampingan Hukum

16 jam lalu

Mantan calon presiden nomor urut 03 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Wali Kota Semarang Terseret Dugaan Korupsi, Ganjar Pastikan PDIP Beri Pendampingan Hukum

Ganjar Pranowo memastikan PDI Perjuangan, memberi pendampingan hukum bagi Wali Kota Semarang Hevearita yang kini tengah terseret dugaan kasus korupsi


KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

19 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

Selain Abdul Gani Kasuba, penggeledahan KPK di Ditjen Minerba ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif.


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

19 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

20 jam lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

23 jam lalu

Sidang pemeriksaan saksi dalam agenda pembuktian perkara korupsi di Kemnaker dengan terdakwa Reyna Usman yang merugikan negara senilai Rp 17,7 miliar di ruang Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa 16 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

Ketiga saksi itu dihadirkan oleh jaksa pada sidang korupsi dengan terdakwa Reyna Usman, I Nyoman Darmanta dan Karunia.


Korupsi Peningkatan Jalan, Kejati Sumatera Utara Tahan Mantan Kadis PUPR Sumut

2 hari lalu

Mantan Kadis PUPR Provinsi Sumut berinisial BP bersama Direktur PT EPP berinisial AJT ditahan Kejati Sumut,  Senin, 22 Juli 2024. Foto: Istimewa
Korupsi Peningkatan Jalan, Kejati Sumatera Utara Tahan Mantan Kadis PUPR Sumut

Kedua tersangka korupsi ini ditahan sampai 10 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tanjung Gusta Medan.